MEDAN -Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut meskipun baru menjabat kurang dari dua bulan.
Langkah tersebut mendapatkan respons dari pengamat politik yang menilai pergantian pejabat merupakan hal yang lumrah bagi seorang pemimpin baru.
Menurut Walid Musthafa, pengamat politik dari Universitas Medan Area, pergantian pejabat merupakan bagian dari langkah pemimpin dalam menyusun tim yang sesuai dengan visi politik dan pemerintahan mereka.
"Ini adalah langkah yang wajar, apalagi seorang kepala daerah baru tentu memiliki cita-cita politik dan pemerintahan yang ingin diwujudkan. Dia tentu perlu menyaring orang-orang yang dapat membantunya," ujar Walid.
Bobby Nasution diketahui telah menonaktifkan lima pejabat eselon II di Pemprov Sumut.
Keputusan ini didasarkan pada rekomendasi Inspektorat Provinsi Sumut, yang melakukan pemeriksaan internal terhadap pejabat-pejabat tersebut.
Penonaktifan tersebut juga dilakukan setelah inspektorat menemukan beberapa hal yang perlu diperiksa lebih lanjut.
Salah satu pejabat yang dinonaktifkan adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut, Mulyadi Simatupang.
Penonaktifan Mulyadi diduga terkait dengan pencemaran nama baik Gubernur Bobby Nasution, meskipun Gubernur memilih tidak membawa masalah tersebut ke ranah hukum dan memilih untuk menanganinya melalui proses internal pemerintahan.
Walid Musthafa menambahkan bahwa meskipun ada kemungkinan bahwa beberapa pejabat yang dinonaktifkan memiliki kedekatan dengan mantan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, keputusan tersebut tetap harus didasari oleh alasan yang jelas dan transparan.
"Selama langkah tersebut tidak mengganggu jalannya pemerintahan dan dilakukan dengan alasan yang jelas, maka itu sah-sah saja," tegas Walid.
Pergantian pejabat ini menambah daftar langkah-langkah yang diambil Bobby Nasution untuk membenahi birokrasi Pemprov Sumut, yang telah dimulai dengan pelantikan 12 pejabat pada akhir Februari lalu.*
(d/a008)
JAKARTA Pemerintah Belanda secara resmi menyerahkan kembali Koleksi Dubois, termasuk fosil manusia purba Pithecanthropus Erectus (sekara
Seni dan Budaya
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa penangkapan terhadap Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen Risma
Hukum dan Kriminal
MEDAN Harga sejumlah komoditas pangan di tingkat konsumen nasional masih menunjukkan pergerakan yang bervariasi, dengan beberapa di anta
Ekonomi
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) merespons kritik tajam yang dilontarkan ahli gizi komunitas dr Tan Shot Yen terkait pemilihan menu dal
Kesehatan
JAKARTA Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah menuai sorotan tajam setelah ribuan siswa di berbagai daerah menga
Kesehatan
OlehWahyudi. adsensePIDATO kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada 15 Agustus bulan lalu menempatkan kesehatan, pendidikan, ketahanan p
Opini
MEDAN Di tengah tekanan hidup dan tantangan zaman, umat Islam kerap mengandalkan kekuatan spiritual melalui dzikir dan doa. adsenseSal
Agama
MEDAN Meski belum resmi diluncurkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) telah menyelesaikan 106 kasus hukum di masyaraka
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Seorang perwira menengah Polri berpangkat Komisaris Besar (Kombes) dilaporkan oleh mantan sopir pribadinya ke Mabes Polri atas d
Hukum dan Kriminal
BANDAR LAMPUNG Pemerintah Provinsi Lampung secara resmi menyerahkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada Detasemen Polisi Milite
Nasional
