Pemerintah Perkuat JKP, Menaker: Negara Hadir Saat Pekerja Kehilangan Pekerjaan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA -Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap adanya proyek fiktif di lingkungan Kementerian Pertanian yang diduga melibatkan seorang pengamat pertanian.
Proyek tersebut berpotensi merugikan negara hingga Rp 5 miliar.
Amran menyebut, pengamat tersebut kerap mengeluarkan kritik terhadap kebijakan pertanian, namun sebagian besar kritik yang disampaikan dinilai tidak konstruktif dan didasarkan pada data yang keliru.
"Ada si A atau B yang mengkritik dari dulu, dan kami menganalisa kritikannya sebagian besar tidak konstruktif. Bahkan kadang datanya salah," ujar Amran, Sabtu (19/4/2025).
Menteri Amran menuturkan bahwa pengamat yang bersangkutan sering terlibat dalam proyek-proyek pertanian.
Namun setelah dilakukan investigasi internal, ditemukan bahwa sebagian besar proyek tersebut ternyata tidak berjalan alias fiktif.
"Potensi kerugian Rp 5 miliar dan tidak digunakan itu barang pengadaan tidak digunakan. Itupun sebagian tanda tangan fiktif, palsu tanda tangannya," jelasnya.
Ia menegaskan bahwa kasus ini telah dilimpahkan ke aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut.
Namun Amran enggan menyebut secara detail identitas pengamat yang dimaksud.
Amran juga menekankan bahwa pihaknya terbuka terhadap kritik dan masukan dari siapa pun, termasuk pengamat, selama tidak merugikan negara.
"Jadi jangan karena dia pengamat enggak kebal hukum, enggak boleh dong. Siapapun masuk di pertanian, berani bermain-main pasti kami beresin," tegasnya.
Kementerian Pertanian kini berkomitmen untuk membersihkan praktik-praktik tidak sehat dan memastikan anggaran negara digunakan secara tepat sasaran.*
(cb/a008)
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pern
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video yang memperlihatkan seorang personel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstra
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dalam penyidikan ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerima
PENDIDIKAN
JAKARTA Solidaritas antardaerah dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra terus menunjukkan penguatan. Pemeri
NASIONAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasa
HUKUM DAN KRIMINAL