Karya Jurnalistik Dinilai Rawan Dibajak di Era Digital, PWI Dorong Aturan Lebih Kuat di UU Hak Cipta
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendorong penguatan perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik agar masuk dalam revisi
NASIONAL
JAKARTA -Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meluruskan kabar terkait video pidatonya yang viral, di mana ia menyebut pernah ditegur oleh Wakil Presiden dalam konteks pemberantasan mafia pangan.
Amran menegaskan, teguran tersebut terjadi di masa lalu dan bukan dari Wakil Presiden saat ini, Gibran Rakabuming Raka.
"Perlu saya klarifikasi, teguran itu terjadi dulu, bukan dari wapres saat ini. Dan dulu juga saya anggap sebagai teguran yang sangat positif. Itu justru membuat saya makin hati-hati dan makin berani dalam memberantas mafia pangan," ujar Amran, Senin (21/4/2025).
Amran menegaskan bahwa Wapres Gibran justru memberikan dukungan penuh terhadap upaya bersih-bersih sektor pangan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian.
"Pak Gibran sangat mendukung. Presiden dan wapres solid mendukung kita untuk bersih-bersih pangan dan membela petani," tambahnya.
Ia juga menjelaskan bahwa pidato dalam video tersebut disampaikan dalam forum akademik sebagai refleksi dari pengalaman masa lalu dalam memperjuangkan ketahanan pangan nasional.
Dalam laporan kinerja Kementerian Pertanian, disebutkan bahwa sepanjang periode sebelumnya telah terungkap 784 kasus mafia pangan, dengan 411 tersangka.
Sanksi internal juga telah dijatuhkan kepada lebih dari 1.500 pegawai Kementan berupa demosi dan mutasi.
Memasuki 130 hari pertama Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran, Kementan telah menetapkan 20 tersangka baru dan memproses 50 perusahaan yang merugikan negara dan petani.
Amran mengingatkan semua pihak agar tidak memelintir pernyataan dalam video tersebut untuk memecah belah soliditas pemerintahan.
Ia juga memberikan peringatan keras kepada para mafia pangan dan simpatisannya agar tidak mengganggu ketahanan pangan nasional.
"Saya tegaskan, jangan coba-coba adu domba saya dengan wapres. Kami tegak lurus pada presiden dan wapres. Kami solid untuk kedaulatan dan ketahanan pangan Indonesia," tegasnya.
Kementan juga berkomitmen memperkuat kerja sama dengan KPK, kepolisian, dan kejaksaan dalam membersihkan praktik mafia pangan dan memperkuat kebijakan pro-petani di seluruh Indonesia.*
(d/a008)
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendorong penguatan perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik agar masuk dalam revisi
NASIONAL
LUBUKPAKAM Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Deli Serdang mengungkap adanya dugaan kebocoran PAD yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Cadangan beras pemerintah Indonesia tercatat menembus lebih dari 5 juta ton atau tepatnya mencapai 5,2 juta ton di gudang Perum Bu
EKONOMI
SOLO Penggugat terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo melalui mekanisme citizen lawsuit (CLS) resmi mengajukan banding ke Pengadila
POLITIK
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membongkar temuan beras premium oplosan yang dijual di pasaran dengan harga jauh
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah terus memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan mendorong kepesertaan pekerja sektor informal, seperti
EKONOMI
WASHINGTON Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan perintah tegas kepada Angkatan Laut AS untuk menembak kapalkapal Ira
INTERNASIONAL
JAKARTA Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajukan penambahan 5.000 guru untuk mendukung program Sekolah Rakyat. Usulan ter
PEMERINTAHAN
JAKARTA Partai Golkar menilai usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik (parpol) maksimal dua periode dapat menjadi langk
POLITIK
JAKARTA Ustaz Khalid Basalamah mengakui telah mengembalikan uang senilai Rp 8,4 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait
HUKUM DAN KRIMINAL