JAKARTA– Komisi III DPR RI menggelar audiensi bersama mantan pegawai Oriental Circus Indonesia (OCI), anak dari pendiri OCI Jansen Manangsang, hingga perwakilan dari Kepolisian RI, guna membahas kembali kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap anak-anak yang menjadi pemain sirkus di masa lalu.
Kasus ini pertama kali diusut oleh Komnas HAM pada tahun 1997. Dalam rekomendasi resminya, Komnas HAM kala itu menemukan berbagai bentuk pelanggaran HAM, khususnya terhadap hak-hak anak, seperti hak memperoleh pendidikan yang layak, perlindungan sosial, hingga hak untuk mengetahui asal-usul dan orang tua kandung mereka.
Kuasa hukum korban, Hepi Sebayang, mengungkapkan bahwa meskipun pihak pengelola OCI telah menerima rekomendasi tersebut, implementasinya belum pernah dilakukan.
Baca Juga:
Baca Juga:
"Sesuai dengan rekomendasi Komnas HAM bahwa ada temuan pelanggaran HAM. Sepengetahuan kami, hingga saat ini rekomendasi itu belum pernah dilaksanakan," tegas Hepi dalam audiensi tersebut.
Rekomendasi Komnas HAM menyebut beberapa pelanggaran mencolok, seperti:
Eksploitasi anak secara ekonomi,
Tidak adanya akses pendidikan umum yang layak,
Pelanggaran hak identitas dan asal-usul anak,
Praktik latihan keras yang mendekati penyiksaan fisik maupun mental.
Komnas HAM juga menegaskan bahwa alasan untuk menolong anak-anak terlantar tidak dapat dijadikan justifikasi atas pelanggaran HAM yang terjadi.
SIMALUNGUN Seorang balita perempuan bernama Glorya Pasaribu (2) ditemukan tewas setelah tergelincir ke dalam parit besar di dekat rumahn
Peristiwa
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempertimbangkan langkah jemput paksa terhadap Gibbrael Isaak (GI), warga negara Singa
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mengecam keras pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang men
Nasional
SIMALUNGUN Sebuah mobil dinas berpelat merah milik UPTD Samsat Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara, m
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari, melontarkan kritik keras terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Ba
Hukum dan Kriminal
SUMBA BARAT DAYA Seorang anggota polisi berpangkat Aipda berinisial PS, yang menjabat sebagai Kanit Propam Polsek Wewewa Selatan, kini r
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa kenaikan gaji para hakim yang direncanakan Presiden Prabowo Subianto hingga
Nasional
JAKARTA Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani membuka peluang kerja sama penempatan tenaga kerja te
Ekonomi
WASHINGTON Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya buka suara terkait serangan militer Israel terhadap Iran yang terjadi pada Juma
Internasional
MEDAN Peristiwa tragis terjadi di kawasan Jalan Dr Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area. Seorang pere
Hukum dan Kriminal
