Kurir Perempuan Antar 9 Kg Sabu ke Medan Digagalkan, Upah Rp22 Juta Terungkap
ASAHAN Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan menangkap tiga wanita yang diduga menjadi kurir narkotika jaringan antarwilayah. Ketiganya k
HUKUM DAN KRIMINAL
BANYUMAS – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa sejumlah tokoh nasional, termasuk mantan Presiden Soeharto dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), tengah dibahas dalam proses pemberian gelar pahlawan nasional oleh tim pengkaji tingkat pusat.
Dalam kunjungan kerja ke Desa Kalisalak, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Kamis (24/4/2025), Mensos Saifullah atau yang akrab disapa Gus Ipul menyatakan bahwa seluruh usulan berasal dari masyarakat, diteruskan oleh pemerintah daerah, lalu dikaji di tingkat pusat.
"Sekarang ini kami sedang berdiskusi dengan tim pengkaji dan peneliti gelar pahlawan pusat, membahas usulan dari gubernur yang sebelumnya mendapat usulan dari bupati atau wali kota, dan mereka mendapatkannya dari masyarakat," jelas Gus Ipul.
Selain Soeharto dan Gus Dur, sejumlah nama lain yang ikut dalam pembahasan antara lain Jenderal M Yusuf, HB Yasin, hingga BJ Habibie. Menurut Gus Ipul, potensi mereka untuk mendapatkan gelar tahun ini cukup besar, meski masih harus melalui proses verifikasi ketat dan masukan dari masyarakat.
"Semua calon yang mendapat gelar punya kelebihan dan kekurangan. Kami timbang kebaikannya juga kekurangannya, selebihnya kami serahkan pada masyarakat untuk bisa menilai pada saatnya," ujar Gus Ipul.
Ia juga menekankan bahwa proses tersebut tidak lepas dari semangat untuk menghormati jasa-jasa tokoh bangsa dan semangat "mikul duwur mendem jero" dalam mengenang para pendahulu.
Menariknya, Gus Ipul juga menyinggung usulan gelar terhadap Raden Mas (RM) Margono Djojohadikusumo, kakek Presiden Prabowo Subianto. Meskipun keluarga besar Margono tidak menginginkan usulan itu, namun tetap diproses karena berasal dari masyarakat.
"Usulan ini murni dari masyarakat, bahkan bukan pertama kali muncul dari Banyumas, tetapi awalnya dari Jawa Timur," katanya.
Ia menegaskan seluruh nama yang dibahas telah memenuhi syarat administratif dan telah masuk ke tingkat gubernur untuk proses lanjutan ke Dewan Gelar yang akan memberikan rekomendasi kepada Presiden.*
(dc/J006)
ASAHAN Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan menangkap tiga wanita yang diduga menjadi kurir narkotika jaringan antarwilayah. Ketiganya k
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Dugaan pungutan liar (pungli) di kawasan wisata pemandian air panas Sidebukdebuk, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, menuai sorotan s
PARIWISATA
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah enam lokasi dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mempercepat pelaksanaan program pemulih
NASIONAL
Oleh Igor DirgantaraANEH, justru ketika Presiden Prabowo Subianto lebih memperhatikan dan memprioritaskan rakyat kecil, serangan negatif ju
OPINI
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita sejumlah aset milik terpidana kasus korupsi tata kelola timah di wilayah izin usaha pertamban
HUKUM DAN KRIMINAL
MUARA ENIM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Juma
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali bergerak menguat dan menembus level psikologis 6.000 pada perdagangan terbaru. Pengua
EKONOMI
BELINYU Aktivitas penambangan timah di perairan Pulau Lampu kembali menjadi sorotan setelah muncul dugaan adanya kegiatan di luar wilaya
EKONOMI
ACEH UTARA Fasilitas balai pengajian di Desa Tambon Tunong yang sebelumnya roboh akibat banjir kini kembali berdiri setelah dibangun ula
PENDIDIKAN