KPK Panggil Pejabat ESDM, Kasus Gratifikasi Batu Bara Masuki Babak Baru
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Direktur Pembinaan Pengusaha Batu Bara pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kemen
NASIONAL
KARO – Dugaan pungutan liar (pungli) di kawasan wisata pemandian air panas Sidebuk-debuk, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, menuai sorotan setelah viral di media sosial dan dikeluhkan wisatawan yang merasa diminta membayar lebih dari satu kali saat masuk lokasi wisata.
Dalam video yang beredar, seorang wisatawan perempuan mengaku dikenakan biaya ganda ketika hendak memasuki area wisata tersebut.
"Tidak merdeka kalau dua kali bayar," ucap wisatawan dalam video yang dilihat, Sabtu (13/6/2026).Baca Juga:
Keluhan serupa disebut bukan pertama kali terjadi. Wisatawan kerap melaporkan adanya pungutan di lebih dari satu titik saat memasuki kawasan wisata Sidebuk-debuk.
Namun, hingga saat ini Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Karo, Juni Antomi Kemit, belum memberikan tanggapan terkait viralnya dugaan pungli tersebut. Upaya konfirmasi melalui pesan dan panggilan telepon juga belum direspons.
Menanggapi hal itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memberikan ultimatum kepada Pemerintah Kabupaten Karo untuk segera menyelesaikan persoalan pungli di kawasan wisata tersebut.
Bobby menegaskan, apabila Pemkab Karo tidak mampu menertibkan praktik pungli yang meresahkan wisatawan, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap turun tangan mengambil alih penanganan.
"Saya sudah sampaikan sama jajaran di Pemprov, kalau Pemkab tidak bisa selesaikan biar kami selesaikan," kata Bobby.
Ia menekankan bahwa praktik pungli di kawasan wisata harus segera diberantas karena dapat merusak citra pariwisata daerah dan menurunkan minat wisatawan.*
(ds/dh)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Direktur Pembinaan Pengusaha Batu Bara pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kemen
NASIONAL
JAKARTA Sebanyak 15 perwakilan mahasiswa dari Universitas Bung Karno, Universitas MH Thamrin, dan Universitas Terbuka memberikan tenggat w
POLITIK
MEDAN Akses jaringan internet dilaporkan mengalami gangguan hingga tidak dapat digunakan selama beberapa jam saat aksi unjuk rasa mahasi
POLITIK
JAKARTA Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan Jakarta membubarkan diri
POLITIK
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan menghentikan sementara penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur seko
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima 15 perwakilan mahasiswa yang sebelumnya menggelar aksi demonstrasi di kawasan Jal
POLITIK
JAKARTA Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan perbaikan terhadap usulan anggaran tahun 2027. Per
POLITIK
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar dalam Rancangan Angg
EKONOMI
MEDAN Ketua DPRD Sumatera Utara, Erni Ariyanti Sitorus, meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan praktik jual beli dapur dala
POLITIK
BANDA ACEH Analis kebijakan publik Dr. Nasrul Zaman melayangkan kritik terhadap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta
NASIONAL