JAKARTA -Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan kunjungan resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (29/4/2025).
Pertemuan tersebut membahas strategi pencegahan korupsi di tubuh Kementerian BUMN serta penguatan tata kelola di lembaga baru, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Baca Juga:
Dalam audiensi bersama pimpinan KPK, seperti Johanis Tanak dan Agus Joko Pramono, serta Direktorat Antikorupsi Badan Usaha, dibahas langkah-langkah konkret dalam membangun sistem pengawasan yang ketat di seluruh lini investasi dan manajemen aset BUMN.
"KPK siap mendukung penuh kegiatan Kementerian BUMN dan Danantara agar keuangan negara dikelola secara bersih dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Wakil Ketua KPK Johanis Tanak.
Baca Juga:
Pertemuan ini juga merupakan bagian dari tindak lanjut revisi UU BUMN yang menjadi dasar hukum pembentukan Danantara.
KPK menegaskan komitmennya untuk menutup setiap celah potensi korupsi yang bisa muncul dari pengelolaan 844 entitas BUMN yang akan dinaungi Danantara.
Erick Thohir mengatakan, kunjungannya ke KPK merupakan bentuk nyata menyelaraskan kebijakan BUMN dengan agenda pemberantasan korupsi nasional.
Ia menekankan bahwa program bersih-bersih BUMN akan terus digencarkan.
"Kita tidak bisa menghapus sepenuhnya korupsi, tetapi bisa menekannya dengan sistem yang baik dan kepemimpinan yang kuat," tegas Erick.
Lebih lanjut, Erick menyebut ke depan akan dibentuk payung kerja sama resmi antara Kementerian BUMN dan KPK, guna memperkuat pengawasan serta meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas Danantara sebagai badan pengelola investasi nasional.
Ia juga menyinggung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam agenda townhall Danantara, agar reformasi sistem dan tata kelola menjadi fondasi utama dalam menjawab tantangan ekonomi global.
MEDAN Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Sumatera Utara (Disdik Sumut), M Basir Hasibuan, mengungkapkan kekhawatirannya terhada
Nasional
MURATARA Insiden tragis mengguncang lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) pada
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menegaskan bahwa Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, tetap a
Hukum dan Kriminal
MEDAN Manajemen PSMS Medan terus melakukan langkah konkret menjelang persiapan musim kompetisi 20252026. Hari ini, mereka melakukan aud
Olahraga
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi memutuskan untuk memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah/lokal demi menja
Politik
JAKARTA Suasana peresmian proyek energi terbarukan yang tersebar di 15 provinsi Indonesia, termasuk Papua Selatan, mendadak cair dan pen
Politik
MEDAN Tim gabungan yang terdiri dari Bea dan Cukai, Karantina, Pol Airud, TNI, BAIS, Dinas Perdagangan, serta Kejaksaan berhasil menggag
Hukum dan Kriminal
MATARAM Keberhasilan proses evakuasi jenazah pendaki asal Brasil di Gunung Rinjani tak hanya mencerminkan sinergitas lintas sektor, namu
Nasional
JAKARTA Ketua Dewan Pimpinan Pusat Forum Masyarakat Desa (DPP FORMADES), Irwan Alimuddin Batubara, S.Sos., menyampaikan ucapan selamat a
Komunitas
SOLO Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), akhirnya buka suara menanggapi isu yang menyebut dirinya tengah mengalami s
Nasional