Ketidakhadiran Jokowi dalam Mediasi Perkara Ijazah Palsu: Penggugat Kekecewa, Kuasa Hukum Klarifikasi

SURAKARTA -Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang menjadi tergugat dalam perkara dugaan ijazah palsu, tidak hadir dalam sidang mediasi pertama di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu (30/4/2025).

Ketidakhadirannya ini menimbulkan kekecewaan bagi pihak penggugat, Muhammad Taufiq.

Menurut Taufiq, kehadiran langsung tergugat dalam mediasi adalah hal penting untuk menunjukkan itikad baik. "Kalau ternyata pertemuan pertama dan kedua tidak datang, boleh dikatakan para tergugat tidak beritikad baik.

Itikad baik ditunjukkan dengan datang dan memenuhi undangan. Mediasi harus dilakukan oleh in-person," ungkap Taufiq setelah mediasi dimulai pada pukul 10:05 WIB.

Taufiq menegaskan, tidak hanya Jokowi, tetapi juga para pihak lain yang turut digugat, seperti Ketua KPU, Kepala SMA N 6 Surakarta, dan Rektor UGM, harus hadir langsung dalam proses mediasi ini.

Sementara itu, Jokowi diwakili oleh kuasa hukumnya, YB Irpan, yang menjelaskan bahwa Jokowi telah memberikan kuasa khusus kepada mereka untuk mewakili dirinya dalam mediasi ini. Irpan menegaskan bahwa tidak ada masalah hukum dengan ketidakhadiran kliennya, karena Jokowi telah memberi kuasa secara sah untuk proses mediasi.

"Pak Jokowi memberikan kuasa khusus untuk mediasi kepada kami. Dengan demikian, kami sah mewakili Pak Jokowi dalam tahap mediasi ini," jelas Irpan. Ia juga menambahkan bahwa meskipun Jokowi tidak hadir secara langsung, proses mediasi tetap sah dan tidak dapat dianggap sebagai tindakan tidak beritikad baik.

Mediasi ini merupakan bagian dari upaya penyelesaian sengketa yang melibatkan Jokowi terkait dengan dugaan ijazah palsu. Pihak penggugat berharap agar proses hukum berjalan dengan transparansi dan keadilan yang seimbang.*

(gn/j006)