Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi: Kritik Itu Sah, Tapi Harus Disampaikan dengan Etika dan Hormat

Kritik Tidak Keliru, Tapi Harus Terukur

Menurut Saurip, kritik para purnawirawan tidak bisa langsung disebut salah. Namun cara penyampaiannya harus dikaji ulang. Ia mengingatkan bahwa di era digital, setiap ucapan bisa menjadi konsumsi publik luas dan berdampak besar terhadap stabilitas nasional.

Baca Juga:

• Djarot Desak Penegak Hukum: Tangkap Harun Masiku, Jangan Korbankan Hasto
• Ribka Tjiptaning: Tanpa Kudatuli, Tak Ada Anak Tukang Kayu Jadi Presiden

"Saya tidak mengatakan mereka keliru. Tapi, mari kita renungkan: apakah ini bentuk komunikasi terbaik? Demokrasi itu menghargai kritik, tapi bentuk dan momennya penting. Kalau tidak bijak, justru bisa menimbulkan mispersepsi," ujarnya.

Soal UUD 1945 dan Permintaan Copot Wapres

Baca Juga:

• ICW Kritik Vonis 3,5 Tahun Penjara untuk Hasto Kristiyanto: Terlalu Ringan dan Cederai Integritas Pemilu
• Menaker Tegaskan: BSU Bukan untuk Judol, Pengawasan Diperketat!

Forum tersebut juga menyuarakan ide untuk kembali ke UUD 1945 asli dan permintaan pencopotan Wakil Presiden. Menanggapi hal itu, Saurip mengingatkan bahwa konstitusi bukan dokumen statis, melainkan harus mampu menjawab kebutuhan zaman.

"UUD 1945 yang asli itu sangat ringkas dan belum lengkap. Konstitusi sekarang memang belum sempurna, tapi sudah mengakomodasi prinsip demokrasi modern, HAM, dan sistem checks and balances," jelasnya.

Mengenai usulan pencopotan Wakil Presiden, ia menilai itu sebagai langkah yang tidak sejalan dengan prinsip pemilu langsung.

"Wapres itu bagian dari mandat rakyat. Mengusulkan pencopotan secara terbuka sama saja dengan menolak hasil Pemilu. Itu bukan semangat demokrasi," tegasnya.

IKN adalah Janji Politik, Bukan Sekadar Proyek

Saurip juga menanggapi penolakan terhadap proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diangkat dalam pernyataan Forum. Ia menilai bahwa sebagai bagian dari janji kampanye Presiden Prabowo, pembangunan IKN harus dihormati dan dikawal bersama.

"IKN adalah janji politik yang merupakan bagian dari kontrak sosial pemimpin dengan rakyat. Kalau kita menyuruh Presiden meninggalkan janjinya, sama saja menyarankan beliau mengingkari kepercayaan publik," tegasnya.