Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi: Kritik Itu Sah, Tapi Harus Disampaikan dengan Etika dan Hormat

JAKARTA -Gelombang kritik dari sejumlah purnawirawan TNI terhadap Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui Forum Purnawirawan TNI baru-baru ini memantik diskusi luas di ruang publik.

Pernyataan terbuka tersebut, yang mengandung kritik keras terhadap arah pemerintahan saat ini, menuai beragam tanggapan, baik dari kalangan sipil maupun militer.

Menanggapi isu ini, Mayjen TNI (Purn) Dr. Saurip Kadi, SE, MM, MBA memberikan pandangannya dalam sebuah wawancara eksklusif dengan tim media di Jakarta Selatan, Kamis (1/5/2025).

Sebagai salah satu tokoh militer senior yang dikenal vokal namun tetap menjunjung tinggi etika, Saurip memberikan sejumlah catatan penting yang menyejukkan namun kritis terhadap situasi tersebut.

Hormati Hak Berpendapat, Tapi Jaga Etika Demokrasi

Saurip mengawali penjelasannya dengan menegaskan bahwa dirinya menghormati niat baik para purnawirawan yang menyampaikan kritik, seraya mengingatkan bahwa dalam demokrasi yang sehat, penyampaian aspirasi harus tetap berpijak pada norma etik dan kebangsaan.

"Saya menghormati sepenuhnya para senior dan rekan seperjuangan di Forum Purnawirawan TNI. Mereka telah berjuang untuk bangsa ini. Namun, demokrasi itu tumbuh melalui budaya saling menghormati. Aspirasi atau kekhawatiran boleh disampaikan, tapi harus dengan cara yang sejuk dan terukur," ujar Saurip.

Ia juga menilai bahwa menyerang pemerintah secara terbuka, terlebih ketika pemimpin sudah memperoleh mandat sah dari rakyat, berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.

"Presiden dan Wakil Presiden adalah pemimpin terpilih lewat Pemilu. Mereka sah secara hukum dan moral. Maka kritik pun harus menghormati pilihan rakyat," tegasnya.

Kritik Tidak Keliru, Tapi Harus Terukur

Menurut Saurip, kritik para purnawirawan tidak bisa langsung disebut salah. Namun cara penyampaiannya harus dikaji ulang. Ia mengingatkan bahwa di era digital, setiap ucapan bisa menjadi konsumsi publik luas dan berdampak besar terhadap stabilitas nasional.

"Saya tidak mengatakan mereka keliru. Tapi, mari kita renungkan: apakah ini bentuk komunikasi terbaik? Demokrasi itu menghargai kritik, tapi bentuk dan momennya penting. Kalau tidak bijak, justru bisa menimbulkan mispersepsi," ujarnya.

Soal UUD 1945 dan Permintaan Copot Wapres

Forum tersebut juga menyuarakan ide untuk kembali ke UUD 1945 asli dan permintaan pencopotan Wakil Presiden. Menanggapi hal itu, Saurip mengingatkan bahwa konstitusi bukan dokumen statis, melainkan harus mampu menjawab kebutuhan zaman.

"UUD 1945 yang asli itu sangat ringkas dan belum lengkap. Konstitusi sekarang memang belum sempurna, tapi sudah mengakomodasi prinsip demokrasi modern, HAM, dan sistem checks and balances," jelasnya.

Mengenai usulan pencopotan Wakil Presiden, ia menilai itu sebagai langkah yang tidak sejalan dengan prinsip pemilu langsung.

"Wapres itu bagian dari mandat rakyat. Mengusulkan pencopotan secara terbuka sama saja dengan menolak hasil Pemilu. Itu bukan semangat demokrasi," tegasnya.

IKN adalah Janji Politik, Bukan Sekadar Proyek

Saurip juga menanggapi penolakan terhadap proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diangkat dalam pernyataan Forum. Ia menilai bahwa sebagai bagian dari janji kampanye Presiden Prabowo, pembangunan IKN harus dihormati dan dikawal bersama.

"IKN adalah janji politik yang merupakan bagian dari kontrak sosial pemimpin dengan rakyat. Kalau kita menyuruh Presiden meninggalkan janjinya, sama saja menyarankan beliau mengingkari kepercayaan publik," tegasnya.

Presiden Prabowo Dinilai Tunjukkan Kedewasaan Politik

Saat ditanya soal sikap Presiden Prabowo yang tidak memberikan respons emosional terhadap kritik tersebut, Saurip menyatakan bahwa hal itu mencerminkan kepemimpinan yang tenang dan dewasa.

"Itu sangat bijak. Beliau tidak reaktif, tapi tetap mencatat. Pemimpin seperti ini yang kita butuhkan: tenang, tegas, dan penuh tanggung jawab," ujarnya.

Pesan: Menjadi Purnawirawan Adalah Kehormatan, Bukan Alasan untuk Gaduh

Menutup wawancara, Saurip Kadi mengingatkan pentingnya keteladanan dari para purnawirawan. Menurutnya, menjadi purnawirawan bukan berarti tidak lagi punya peran, tapi justru menjadi waktu untuk memberi arah tanpa menimbulkan kegaduhan.

"Bangsa ini milik bersama. Kalau kita ingin Indonesia besar karena demokrasi yang dewasa, maka jangan menjadi penumpang kapal yang mengguncang arah haluan hanya karena tak setuju. Sampaikan kritik, tapi dengan hormat," tutupnya.

Wawancara ini menampilkan suara yang menyejukkan di tengah riuhnya perdebatan politik dari kalangan elite militer purnawirawan.

Mayjen (Purn) Saurip Kadi memberikan pandangan jernih bahwa kritik memang perlu, namun etika, waktu, dan bentuk penyampaiannya harus disesuaikan dengan semangat demokrasi yang matang.*