Kurir 10 Kg Sabu di Medan Divonis 20 Tahun Penjara, Lebih Ringan dari Tuntutan Pidana Mati
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai inovasi pembiayaan kreatif (creative financing). Langkah ini dipaparkan langsung oleh Wakil Gubernur Sumut, Surya, dalam agenda penilaian kinerja pemerintah daerah bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (22/4/2026).
Dalam paparannya, Pemprov Sumut menekankan transformasi menuju konsep entrepreneur government, dengan mengoptimalkan potensi pajak daerah serta pemanfaatan aset milik pemerintah.
Surya menjelaskan, digitalisasi menjadi kunci utama dalam peningkatan penerimaan daerah. Salah satu inovasi yang dihadirkan adalah kemudahan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara elektronik melalui aplikasi berbasis smartphone.Baca Juga:
"Kami menghadirkan layanan pembayaran pajak yang fleksibel, termasuk di malam hari, serta penggunaan QRIS untuk mendukung transaksi non-tunai yang lebih transparan dan akuntabel," ujar Surya di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan.
Tak hanya itu, Pemprov Sumut juga menggulirkan Program Gebyar Pajak Sumut 2026 sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Program ini menawarkan undian berhadiah yang digelar secara berkala hingga akhir tahun bagi masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan.
Di sisi lain, optimalisasi aset daerah turut menjadi fokus utama. Pemprov Sumut mencatat realisasi PAD dari pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Triwulan I 2026 mencapai Rp560,3 juta. Saat ini, sebanyak 114 aset berupa tanah dan bangunan berstatus idle tengah diinventarisasi untuk dimanfaatkan secara produktif.
Untuk mendukung transparansi, Pemprov Sumut meluncurkan sistem digital SIP-BMD berbasis web. Platform ini memungkinkan proses pendaftaran mitra hingga lelang pemanfaatan aset dilakukan secara daring, sehingga lebih terbuka dan kompetitif.
Dalam hal tata kelola keuangan, Pemprov Sumut juga menegaskan penggunaan penuh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sesuai regulasi Kemendagri. Implementasi ini menjadi salah satu faktor keberhasilan Sumut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 11 tahun berturut-turut.
"Kami juga telah menerapkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dan Cash Management System (CMS) untuk memastikan pengelolaan keuangan lebih efisien dan terkontrol," tambahnya.
Menanggapi paparan tersebut, Kemendagri memberikan sejumlah catatan. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah, Horas Maurits Panjaitan, mendorong Pemprov Sumut untuk terus mengembangkan inovasi, khususnya pada sektor retribusi dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"Perlu langkah strategis, apakah melalui merger atau inovasi bisnis, agar BUMD tidak terus bergantung pada penyertaan modal pemerintah," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setjen Kemendagri, R. Gani Muhamad, menekankan pentingnya kolaborasi dengan pihak swasta dalam pemanfaatan aset agar memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan PAD.
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan UndangUndan
POLITIK
BATU BARA Wacana pemekaran wilayah yang mengusung pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini
POLITIK
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk opsi pengembangan P
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution mengusulkan agar eks lahan PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang akan dikelola BUMN Perhu
PEMERINTAHAN