Creative Financing Jadi Andalan Sumut, Pajak Digital dan Pengelolaan Aset Digenjot untuk Tingkatkan PAD

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai inovasi pembiayaan kreatif (creative financing). Langkah ini dipaparkan langsung oleh Wakil Gubernur Sumut, Surya, dalam agenda penilaian kinerja pemerintah daerah bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (22/4/2026).

Dalam paparannya, Pemprov Sumut menekankan transformasi menuju konsep entrepreneur government, dengan mengoptimalkan potensi pajak daerah serta pemanfaatan aset milik pemerintah.

Surya menjelaskan, digitalisasi menjadi kunci utama dalam peningkatan penerimaan daerah. Salah satu inovasi yang dihadirkan adalah kemudahan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara elektronik melalui aplikasi berbasis smartphone.

Baca Juga:

• Diduga Dibiarkan, Harga Sembako di Batu Bara Makin "Mencekik" Warga

"Kami menghadirkan layanan pembayaran pajak yang fleksibel, termasuk di malam hari, serta penggunaan QRIS untuk mendukung transaksi non-tunai yang lebih transparan dan akuntabel," ujar Surya di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan.

Tak hanya itu, Pemprov Sumut juga menggulirkan Program Gebyar Pajak Sumut 2026 sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Program ini menawarkan undian berhadiah yang digelar secara berkala hingga akhir tahun bagi masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan.

Di sisi lain, optimalisasi aset daerah turut menjadi fokus utama. Pemprov Sumut mencatat realisasi PAD dari pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Triwulan I 2026 mencapai Rp560,3 juta. Saat ini, sebanyak 114 aset berupa tanah dan bangunan berstatus idle tengah diinventarisasi untuk dimanfaatkan secara produktif.

Untuk mendukung transparansi, Pemprov Sumut meluncurkan sistem digital SIP-BMD berbasis web. Platform ini memungkinkan proses pendaftaran mitra hingga lelang pemanfaatan aset dilakukan secara daring, sehingga lebih terbuka dan kompetitif.

Dalam hal tata kelola keuangan, Pemprov Sumut juga menegaskan penggunaan penuh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sesuai regulasi Kemendagri. Implementasi ini menjadi salah satu faktor keberhasilan Sumut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 11 tahun berturut-turut.

"Kami juga telah menerapkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dan Cash Management System (CMS) untuk memastikan pengelolaan keuangan lebih efisien dan terkontrol," tambahnya.

Menanggapi paparan tersebut, Kemendagri memberikan sejumlah catatan. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah, Horas Maurits Panjaitan, mendorong Pemprov Sumut untuk terus mengembangkan inovasi, khususnya pada sektor retribusi dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Perlu langkah strategis, apakah melalui merger atau inovasi bisnis, agar BUMD tidak terus bergantung pada penyertaan modal pemerintah," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setjen Kemendagri, R. Gani Muhamad, menekankan pentingnya kolaborasi dengan pihak swasta dalam pemanfaatan aset agar memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan PAD.

Pemprov Sumut pun diharapkan terus memperkuat terobosan pembiayaan inovatif guna mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kemandirian fiskal.*

(dh)

Diduga Dibiarkan, Harga Sembako di Batu Bara Makin "Mencekik" Warga

Dua Pelaku Begal Sadis Siang Hari di Medan Marelan Ditangkap, Polda Sumut Hadiahi Timah Panas

Kasus Penggelapan Dana Jemaat Rp28 Miliar: Eks Kepala Kas BNI Aek Nabara Masih Ditahan, Berkas Belum P21

Bobby Nasution Minta Maaf ke PSMS Medan, Akui Klub Terseret Polemik Politik Pilgub 2024

360 Jemaah Haji Kloter Pertama Sumut Berangkat, Sekda Sulaiman Minta Petugas Maksimalkan Pelayanan

Wakil Wali Kota Medan Ajak Relawan Yakinkan Publik Soal RS Pemerintah: Kami Sudah Berbenah, Tak Seperti Dulu Lagi