MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai inovasi pembiayaan kreatif (creative financing). Langkah ini dipaparkan langsung oleh Wakil Gubernur Sumut, Surya, dalam agenda penilaian kinerja pemerintah daerah bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (22/4/2026).
Dalam paparannya, Pemprov Sumut menekankan transformasi menuju konsep entrepreneur government, dengan mengoptimalkan potensi pajak daerah serta pemanfaatan aset milik pemerintah.
Surya menjelaskan, digitalisasi menjadi kunci utama dalam peningkatan penerimaan daerah. Salah satu inovasi yang dihadirkan adalah kemudahan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara elektronik melalui aplikasi berbasis smartphone.Baca Juga:
"Kami menghadirkan layanan pembayaran pajak yang fleksibel, termasuk di malam hari, serta penggunaan QRIS untuk mendukung transaksi non-tunai yang lebih transparan dan akuntabel," ujar Surya di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan.
Tak hanya itu, Pemprov Sumut juga menggulirkan Program Gebyar Pajak Sumut 2026 sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Program ini menawarkan undian berhadiah yang digelar secara berkala hingga akhir tahun bagi masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan.
Di sisi lain, optimalisasi aset daerah turut menjadi fokus utama. Pemprov Sumut mencatat realisasi PAD dari pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Triwulan I 2026 mencapai Rp560,3 juta. Saat ini, sebanyak 114 aset berupa tanah dan bangunan berstatus idle tengah diinventarisasi untuk dimanfaatkan secara produktif.
Untuk mendukung transparansi, Pemprov Sumut meluncurkan sistem digital SIP-BMD berbasis web. Platform ini memungkinkan proses pendaftaran mitra hingga lelang pemanfaatan aset dilakukan secara daring, sehingga lebih terbuka dan kompetitif.
Dalam hal tata kelola keuangan, Pemprov Sumut juga menegaskan penggunaan penuh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sesuai regulasi Kemendagri. Implementasi ini menjadi salah satu faktor keberhasilan Sumut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 11 tahun berturut-turut.
"Kami juga telah menerapkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dan Cash Management System (CMS) untuk memastikan pengelolaan keuangan lebih efisien dan terkontrol," tambahnya.
Menanggapi paparan tersebut, Kemendagri memberikan sejumlah catatan. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah, Horas Maurits Panjaitan, mendorong Pemprov Sumut untuk terus mengembangkan inovasi, khususnya pada sektor retribusi dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"Perlu langkah strategis, apakah melalui merger atau inovasi bisnis, agar BUMD tidak terus bergantung pada penyertaan modal pemerintah," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setjen Kemendagri, R. Gani Muhamad, menekankan pentingnya kolaborasi dengan pihak swasta dalam pemanfaatan aset agar memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan PAD.
Pemprov Sumut pun diharapkan terus memperkuat terobosan pembiayaan inovatif guna mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kemandirian fiskal.*
(dh)
JAKARTA Eks konsultan teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Ibrahim Arief, meminta maj
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku menggelar acara pisah sambut tiga orang pejabat struktural di Aula Lapas,
NASIONAL
ACEH BESAR Gubernur Aceh Muzakir Manaf menghadiri acara Relaunching Aneuk Muda Aceh Unggul Hebat (AMANAH) sekaligus pengukuhan pengurus
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem menegaskan bahwa pemulihan pascabencana di Aceh membutuhkan dukungan bes
PEMERINTAHAN
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menilai penguatan demokrasi internal partai lebih mendesak dibandingkan pembatasan m
POLITIK
JAKARTA Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia, Ace Hasan Syadzily, membawa sebanyak 110 peserta program Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, mengusulkan agar pembahasan Revisi UndangUndang Pemilu d
POLITIK
MEDAN Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Ke
PEMERINTAHAN
MEDAN Mantan Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumatera Utara, Japorman Saragih, mengajak seluruh kader dan fungsio
POLITIK
JAKARTA Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan bahwa perubahan lanskap dunia kerja menuntut tenaga kerja memiliki komp
NASIONAL
