Pengawasan Pemilu Dinilai Gagal, Ray Rangkuti Usul Bawaslu Daerah Dihapus

JAKARTA -Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, mendorong agar status dan struktur Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dievaluasi dan dibatasi hanya pada level nasional.

Usulan ini disampaikan sebagai respons terhadap wacana revisi Undang-Undang Pemilu yang tengah bergulir.

Pernyataan tersebut disampaikan Ray saat menjadi pembicara dalam diskusi publik di Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (3/5/2025).

"Terpikir oleh saya dalam rangka evaluasi ataupun revisi undang-undang pilkada dan pemilu ini ya, Bawaslu-nya saya kira dipersingkat saja. Mungkin hanya perlu di tingkat nasional," ujar Ray.

Pertanyakan Efektivitas Bawaslu Daerah

Ray menilai banyak kinerja Bawaslu di tingkat daerah tidak mencerminkan efektivitas lembaga pengawas pemilu.

Ia mencontohkan kasus di Pilkada Banjarbaru, di mana pemantauan lebih aktif dilakukan oleh pengawas eksternal dibandingkan oleh Bawaslu itu sendiri.

"Apalagi manfaat Bawaslu dengan desain struktur yang seperti sekarang? Banjarbaru tidak dikawal Bawaslu tuh," tambahnya.

Lebih jauh, Ray menyoroti bahwa pengawasan pemilu kini justru lebih masif melalui media sosial, yang kerap menghadirkan bukti kecurangan secara viral, ketimbang dari laporan atau pengawasan resmi dari Bawaslu.

"Triliunan uang kita habis, ujungnya kita enggak tahu apa hasilnya, yang jelas itu sengketa di mana-mana," pungkas Ray, menyoroti banyaknya sengketa pasca pemilu yang tetap terjadi meski anggaran pengawasan begitu besar.

Pernyataan ini muncul di tengah wacana revisi UU Pemilu yang juga turut menyoroti komposisi KPU dan Bawaslu yang masih dianggap sarat kepentingan partai politik.*

(tb/a008)