Pecalang Tegas Tolak Ormas GRIB di Bali: Dinilai Ganggu Tatanan Adat dan Keamanan Lokal

BALI -Keberadaan ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) di Bali menuai penolakan keras dari pecalang, satuan pengamanan tradisional desa adat di Pulau Dewata. Penolakan ini mencuat usai viralnya video pelantikan pengurus GRIB Bali di media sosial.

Pecalang, yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan adat Bali, menyatakan bahwa sistem keamanan tradisional di provinsi ini sudah berjalan efektif dan tidak memerlukan intervensi dari ormas luar. Penolakan tersebut bukan tanpa dasar, melainkan untuk menjaga harmonisasi sosial, budaya, dan tatanan adat yang sudah berlangsung turun-temurun.

"Bali ini tidak perlu diberikan sistem keamanan dengan model lain, kecuali yang sudah ada. Kearifan lokal ini yang harus kami kedepankan," tegas Manggala Utama Pasikian Pecalang Provinsi Bali, I Made Mudra, dalam pernyataannya, Selasa (6/5/2025).

I Made Mudra menyesalkan munculnya video pelantikan ormas tersebut dan menegaskan bahwa tugas keamanan wilayah adat Bali telah diatur secara resmi dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Dalam aturan itu disebutkan, pecalang memiliki fungsi nyata sebagai penjaga keamanan berbasis adat, yang telah bersinergi lama dengan TNI dan Polri.

Pecalang Bali: Kami Mandiri dan Tak Butuh Pengamanan dari Ormas Luar

Saat ini terdapat lebih dari 1.500 desa adat di Bali, dengan kekuatan pecalang yang mencapai 20.000 lebih personel. Sistem keamanan ini dipandang sudah cukup solid dan terbukti dalam menjaga stabilitas sosial serta perhelatan berbagai event lokal hingga internasional di Bali.

Penolakan terhadap GRIB juga menjadi bentuk penegasan bahwa keamanan di Bali seharusnya tidak dijadikan ruang ekspansi oleh organisasi luar, apalagi yang belum memiliki legitimasi atau pemahaman terhadap nilai-nilai adat dan budaya lokal.

"Kami mendukung apa yang dikatakan oleh gubernur. Sistem keamanan adat Bali harus tetap dijaga dan tidak boleh dicampuradukkan dengan organisasi luar yang belum tentu memahami adat istiadat kami," tegas Mudra.

Sejumlah tokoh masyarakat dan warga Bali pun turut menyuarakan dukungan terhadap langkah tegas pecalang dalam menjaga kearifan lokal. Mereka khawatir, jika ormas luar dibiarkan berkembang tanpa pengawasan, hal itu bisa menjadi ancaman terhadap stabilitas sosial dan budaya yang selama ini harmonis di Bali.*

(bs/J006)