Kuliner Malam di Medan: 8 Spot Seafood Pinggir Jalan yang Wajib Dicoba
MEDAN Kuliner malam di Kota Medan selalu punya daya tarik tersendiri, terutama bagi pecinta seafood. Beragam pilihan tempat makan pinggi
PARIWISATA
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memerintahkan pengerahan pasukan TNI untuk menjaga kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) di seluruh Indonesia.
Kebijakan ini memicu reaksi keras dari kalangan masyarakat sipil yang menilai langkah tersebut bertentangan dengan konstitusi dan prinsip netralitas militer dalam kehidupan sipil.
Dalam keterangan resminya, Kepala Pusat Penerangan (Puspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari implementasi Nota Kesepahaman (MoU) antara TNI dan Kejaksaan RI yang ditandatangani pada 6 April 2023.
"Surat telegram tersebut merupakan bagian dari kerja sama pengamanan yang bersifat rutin dan preventif," ujar Kristomei, Senin (12/5).
Ruang Lingkup MoU TNI-Kejaksaan:
Pendidikan dan pelatihan
Pertukaran informasi penegakan hukum
Penugasan prajurit TNI di lingkungan kejaksaan
Penugasan jaksa di Oditurat Jenderal TNI
Bantuan personel TNI dalam tugas kejaksaan
Pendampingan hukum perdata dan tata usaha negara
Pemanfaatan fasilitas untuk mendukung tugas
Koordinasi penanganan perkara koneksitas
Kristomei menegaskan bahwa pengerahan ini berdasarkan permintaan resmi dari kejaksaan dan tidak melanggar aturan hukum. Ia juga menyebut TNI tetap menjunjung tinggi profesionalitas, netralitas, dan sinergi antar-lembaga.
Namun, pernyataan itu tak meredam kritik dari koalisi masyarakat sipil, yang menilai keterlibatan militer dalam pengamanan institusi penegakan hukum berpotensi mengaburkan batas antara fungsi pertahanan dan sipil.
Mereka menuntut Panglima TNI membatalkan kebijakan tersebut karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang TNI dan konstitusi.
"Ini berbahaya bagi demokrasi dan supremasi hukum. Penegakan hukum harus dilakukan sipil, bukan militer," ujar salah satu perwakilan koalisi dalam pernyataan tertulis.
Kritik juga muncul karena kekhawatiran bahwa kehadiran militer di ranah sipil bisa menciptakan intimidasi, memperkuat militerisme, dan membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan.
Kebijakan ini menjadi sorotan publik dan dinilai sebagai ujian penting bagi komitmen reformasi sektor keamanan di Indonesia yang selama ini berupaya menempatkan TNI dalam ranah pertahanan, bukan dalam urusan penegakan hukum sipil.*
(bs/j006)
MEDAN Kuliner malam di Kota Medan selalu punya daya tarik tersendiri, terutama bagi pecinta seafood. Beragam pilihan tempat makan pinggi
PARIWISATA
JAKARTA Bank Indonesia (BI) mengambil langkah baru dengan meningkatkan remunerasi atau bunga atas pengelolaan kas pemerintah. Kebijakan
EKONOMI
JAKARTA Isu perombakan kabinet atau reshuffle di jajaran Menteri Keuangan kembali mencuat di tengah dinamika ekonomi nasional. Nama ekon
POLITIK
JAKARTA Di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI), muncul konsep baru yang disebut AI Sandwich sebagai pendekatan agar ma
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah belum berencana mengisi posisi dua wakil menteri (wame
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengingatkan kembali pesan Presiden Prabowo Subianto yang secara berulang mene
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings tidak mempermasalahkan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai terkait pembukaan peluang
POLITIK
MEDAN Sumatera Utara memiliki banyak destinasi camping yang menarik dan mudah dijangkau dari Kota Medan. Lokasilokasi ini menawarkan peng
PARIWISATA
JAKARTA Komisi II DPR RI berencana mengunjungi sejumlah partai politik, baik yang memiliki kursi di parlemen maupun partai nonparlemen, un
POLITIK