Sumut Luncurkan Sistem Registrasi Bisnis SDGs, Diklaim Pertama di Indonesia
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memulai penyusunan Rancangan Awal Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (T
EKONOMI
JAKARTA – Wacana legalisasi kasino yang diusulkan anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Galih Kartasasmita, menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.
Menariknya, dukungan datang dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, yang menyebut bahwa dampak kasino lebih terukur dibandingkan judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) yang kini marak dan meresahkan publik.
"Kasino jauh lebih terukur damage-nya. Judol & Pinjol harus dihentikan," tulis Susi Pudjiastuti melalui akun X.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan publik dan langsung memicu perdebatan di media sosial.
Banyak netizen yang setuju dengan pandangan Susi, menyebut bahwa kasino dapat dikendalikan secara legal dan memberikan pemasukan negara yang signifikan jika diawasi dengan baik.
Namun, tak sedikit pula yang menentang karena khawatir akan membuka ruang baru bagi praktik korupsi dan ketimpangan sosial.
Sebelumnya, Galih Kartasasmita mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan sektor-sektor nonkonvensional, seperti kasino, dalam upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Selama ini kita terlalu bergantung pada sumber daya alam. Padahal banyak negara, seperti Uni Emirat Arab, sudah mulai beralih ke sektor lain setelah krisis minyak. Kita juga harus berpikir ke sana," ujar Galih saat rapat bersama kementerian terkait.
Galih menekankan bahwa legalisasi kasino bisa menjadi salah satu strategi alternatif untuk meningkatkan pendapatan negara, dengan catatan pengelolaan dan pengawasan dilakukan secara profesional dan transparan.
Sementara itu, opini masyarakat masih terbagi.
Sejumlah pengguna media sosial menilai bahwa kasino di beberapa negara seperti Singapura dan Malaysia telah dikelola secara baik dan hanya menyasar kalangan tertentu yang memiliki kemampuan finansial.
"Aku belum pernah ke kasino, tapi dari cerita teman, itu lebih terukur. Masuk harus tukar uang, penampilan harus rapi. Dan bukan sembarang orang yang masuk," tulis akun @marcerrrinn.
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memulai penyusunan Rancangan Awal Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (T
EKONOMI
JAKARTA Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengusulkan agar sistem verifikasi biometrik, seperti sidik jari hingga reti
EKONOMI
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan kenaikan harga avtur di dalam negeri masih berada pada level
EKONOMI
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan untuk membahas solusi hunian bagi wa
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, seperti
EKONOMI
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Sulaiman Harahap, menegaskan bahwa kebijakan One Day No Car (ODNC
PEMERINTAHAN
JAKARTA Selebgram Inara Rusli, yang kini memilih menggunakan nama panggung baru, Inara Sati, kembali mencuri perhatian publik dengan cerit
ENTERTAINMENT
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menegaskan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut terh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil lima saksi dari biro perjalanan atau travel agent terkait dugaan korupsi d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapoksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, menilai bahwa rancangan UndangUndang (RUU) Pera
HUKUM DAN KRIMINAL