Sejak Awal Rakyat Tolak Industri TPL, Waktunya Negara Dengar Seruan Rakyat

MEDAN - Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FISIP UMSU), Shohibul Anshor Siregar, menegaskan bahwa kehadiran industri bubur kertas di Tanah Batak, yang kini bernama PT Toba Pulp Lestari (TPL), sejak awal rencana pendiriannya telah ditolak oleh rakyat.

Putra kelahiran Kota Tarutung ini menyebutkan, konflik berdarah yang pernah terjadi dalam sejarah perusahaan ini, menunjukkan bahwa penolakan tersebut bukan sebatas sikap simbolik, melainkan penolakan yang lahir dari penderitaan sosial dan ekologis yang nyata.

"Indorayon, nama lama dari TPL, berdiri di atas penolakan rakyat. Itu fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Konflik berdarah, jatuhnya korban jiwa, hingga krisis sosial dan ekologis adalah bagian dari warisan kelam yang belum tuntas," kata Shohibul, merespons seruan Ephorus HKBP yang meminta TPL segera menghentikan operasionalnya.

Shohibul menilai, perubahan nama menjadi PT TPL tidak membawa perubahan berarti dalam pola operasional perusahaan.

"Hanya ganti nama, tapi cara kerja tetap sama. Eksploitasi terus berjalan, relasi sosial tetap rusak, dan masyarakat adat tetap menjadi korban utama," tegasnya.

Ia mendukung penuh seruan Ephorus HKBP yang secara terbuka meminta penutupan PT TPL sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap masyarakat dan alam Tanah Batak.

Shohibul mengingatkan bahwa kasus seperti ini tidak akan ditemukan di negara-negara yang menempatkan keadilan ekologis sebagai pilar pembangunan.

"Kalau kita lihat industri serupa di negara-negara Skandinavia, misalnya, mereka tunduk pada standar lingkungan yang ketat dan selalu berdialog dengan masyarakat lokal. Di Kanada, proses mendapatkan izin bisa bertahun-tahun karena mesti melalui persetujuan masyarakat adat. Tapi di sini? Perusahaan berjalan tanpa akuntabilitas sosial," kritiknya.

Ia juga menambahkan bahwa dalam sistem demokrasi yang sehat, seruan dari institusi seperti gereja yang merepresentasikan jutaan umat seharusnya menjadi pertimbangan utama negara dalam membuat kebijakan.

"Negara harus menunjukkan keberpihakan, apakah kepada rakyat dan alam, atau kepada modal dan kekuasaan yang terus merusak," pungkasnya.

Shohibul menyerukan agar momentum seruan ini tidak berlalu begitu saja. Ia mendesak pemerintah untuk bertindak tegas demi mencegah krisis lingkungan dan sosial yang lebih luas di masa depan.

"Jangan tunggu kehancuran total. TPL harus ditutup. Saatnya pemerintah berpihak kepada Tanah Batak dan rakyatnya," tutupnya.*