JAKARTA -Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menyerukan aksi off-bid massal nasional (mematikan aplikasi) bagi seluruh pengemudi ojek online (ojol), taksi online (taksol), dan kurir di seluruh Indonesia pada 20 Mei 2025. Aksi ini akan dibarengi dengan unjuk rasa serentak sebagai bentuk protes terhadap kondisi kerja yang dinilai semakin tidak layak.
Ketua SPAI Lily Pujiati menyatakan bahwa kondisi para pengemudi platform digital saat ini sangat memprihatinkan. Mereka harus bekerja keras dengan imbalan yang tidak setara, sementara potongan dari perusahaan platform digital dinilai sangat memberatkan.
"Aksi off-bid massal satu Indonesia ini sebagai wujud protes kita atas kondisi kerja yang tidak layak, yang terus-menerus memeras tenaga kerja pengemudi ojol," ujar Lily dalam keterangannya, Jumat (16/5/2025).
Baca Juga:
Potongan Platform Capai 70%, Pengemudi Hanya Dapat Rp 5.200
Menurut Lily, potongan platform mencapai angka yang tidak masuk akal, hingga 70 persen dari total tarif. Ia mencontohkan, untuk satu kali pengantaran makanan, pelanggan dikenakan tarif Rp 18.000, namun pengemudi hanya menerima Rp 5.200.
"Platform mengambil untung besar dari keringat pengemudi. Maka kami menuntut agar potongan maksimal hanya 10 persen, bahkan lebih ideal jika dihapuskan," tegasnya.
Selain memprotes potongan besar, SPAI juga menyoroti skema order prioritas yang dianggap diskriminatif. Program seperti GrabBike Hemat, slot/argo goceng (Gojek), skema hub (ShopeeFood), dan prioritas (Maxim, InDrive, Lalamove, Borzo, Deliveree) disebut menyalahi prinsip keadilan kerja.
"Skema ini menciptakan ketimpangan dan memperlakukan pengemudi secara tidak adil. Kami menuntut penghapusan skema diskriminatif tersebut," lanjut Lily.
SPAI juga mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk segera menyusun regulasi yang mengatur perlindungan kerja bagi pengemudi ojol, taksol, dan kurir berbasis aplikasi, serta memasukkannya dalam RUU Ketenagakerjaan yang menjadi prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
"Kami ingin pemerintah hadir melindungi pengemudi dari eksploitasi digital. Ini soal keadilan sosial dan keberlangsungan hidup jutaan pekerja informal," tutup Lily.*
(cb/j006)
SEMARANG Mantan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa Mbak Ita, menyampaikan pembelaannya dalam sidang
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi peluang pengusutan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan rumah praju
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, menyatakan dukungannya terhadap imbauan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Abdul Mu&
Nasional
JAKARTA Muhammad Abindra Putra Tayip, mantan pegawai kontrak di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), menyampaikan pembel
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia menanggapi permintaan dari tim penasihat hukum terdakwa lain dalam kasus impor gula, yang men
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kabar baik datang dari sektor perdagangan internasional. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Moda
Ekonomi
PIDIE Seorang pria berinisial BH (43), warga Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar, diamankan oleh aparat Kepolisian Resor (Polres) Pidie sete
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Suasana haru menyelimuti ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ketika terdakwa Adriana Angela Brigita tak kuasa menahan
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDIMPUAN Fakultas Kesehatan Universitas Aufa Royhan menggelar kegiatan Orientasi Praktek Klinik Keperawatan Dasar bagi mahasiswa
Pendidikan
