KPK Dalami Pungutan Ilegal Sertifikasi K3, Jejak Uang Mengarah ke Pejabat Kemnaker
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami dugaan praktik rasuah dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN - Rencana pembangunan monumen dan penamaan bundaran untuk menghormati Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, memantik perdebatan.
Sejumlah tokoh masyarakat mendukung, tetapi kritik muncul dari kalangan aktivis.
Mereka menilai penghormatan semacam itu berpotensi mengarah pada kultus individu.
Dukungan dari Tokoh Lokal
Beberapa tokoh di Samosir, seperti Sumper Simanjuntak (jurnalis), Efendy Naibaho (Ketua Yayasan Pusuk Buhit), dan Harisma Simbolon (Ketua Grib Jaya Samosir), sepakat mengusulkan pembangunan Bundaran Jokowi di kawasan Jembatan Tano Ponggol, Pangururan. Mereka juga menggodok rencana Tugu Jokowi di Sianjurmula-mula atau kawasan Pusuk Buhit.
"Ini bentuk terima kasih masyarakat atas pembangunan yang dilakukan Pak Jokowi di Samosir. Seperti Jembatan Tano Ponggol, Water Front City, dan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba," kata Efendy Naibaho, mantan anggota DPRD Sumut.
Kritik: Apresiasi Harus Lebih Substansial
Namun, Shohibul Anshor Siregar, Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya ('nBASIS), menilai pemberian nama atau pembangunan monumen untuk pemimpin bukanlah cara terbaik dalam peradaban modern.
"Jangankan patung Jokowi, patung Soekarno yang sangat berjasa untuk Indonesia pun saya tolak. Bagi saya, untuk bangsa Indonesia yang saat ini ditengarai oleh mayoritas mahasiswa sebagai gelap, sangat butuh strategi jitu untuk pengangkatan harkat dan martabat baik sosial dan ekonomi. Ini bukanlah cara yang tepat," tegasnya mantap.
Soekarno akan dikenali lebih dangkal dengan membenturkan para pewaris Indonesia kepada sebuah patung.
Justru membangun patung Jokowi bisa sangat potensil mengurangi pemahaman kritis terhadap kinerjanya selama memimpin Indonesia dua periode.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami dugaan praktik rasuah dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penyaluran bantuan bagi warga terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat terus dipercepat melalui koo
NASIONAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mulai melakukan penanganan pascabencana banjir dengan menata ulang sistem drainase dan me
PEMERINTAHAN
ASAHAN Kepolisian Resor Asahan melalui Polsek Kota Kisaran menangkap tiga warga yang diduga melakukan penyulingan dan penimbunan Bahan B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi di internal
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TAMIANG Layanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Tamiang kembali normal setelah lumpur banjir bandang melumpuhkan fasilitas ters
KESEHATAN
LANGKAT Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan infrastruktur jalan nasional di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, telah pulih pasca
NASIONAL
MEDAN Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Utara kembali merilis data terbaru korban banjir dan longsor yang melanda wila
PERISTIWA
PIDIE JAYA Banjir susulan kembali melanda sejumlah desa di Kabupaten Pidie Jaya menyusul hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sej
PERISTIWA
JAKARTA Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, menyampaikan keprihatinan atas keputusan Bupati Aceh Selatan, Mirwan, yang memi
NASIONAL