JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa Peraturan Menteri Komdigi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersial tidak mengatur atau membatasi promosi gratis ongkir yang dilakukan oleh platform e-commerce.
Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Sabtu (17/5).
Baca Juga:
Menurut Edwin, peraturan tersebut hanya mengatur pemberian diskon ongkos kirim oleh perusahaan kurir, bukan subsidi ongkir dari e-commerce kepada konsumen.
"Perlu kami luruskan, peraturan ini tidak menyentuh ranah promosi gratis ongkir oleh e-commerce. Yang kami atur adalah diskon biaya kirim yang diberikan langsung oleh kurir di aplikasi atau loket mereka, dan itu dibatasi maksimal tiga hari dalam sebulan," jelas Edwin.
Baca Juga:
Edwin menjelaskan bahwa pemberian diskon ongkir di bawah struktur biaya operasional kurir berpotensi menyebabkan kerugian bagi perusahaan logistik dan menurunkan kesejahteraan kurir.
Diskon semacam itu bisa menimbulkan praktik tidak sehat dalam persaingan bisnis logistik.
"Kita ingin menciptakan ekosistem layanan pos yang sehat, berkelanjutan, dan adil. Kalau tarif terus ditekan tanpa kendali, maka kesejahteraan kurir yang jadi taruhannya. Ini yang ingin kita jaga bersama," ujarnya.
Edwin juga menekankan bahwa promosi gratis ongkir oleh e-commerce tetap diperbolehkan karena itu sepenuhnya merupakan kebijakan internal perusahaan.
"Kalau e-commerce memberikan subsidi ongkir sebagai bagian dari promosi, itu hak mereka sepenuhnya. Kami tidak mengatur hal tersebut," tambahnya.
Peraturan ini, lanjut Edwin, disusun melalui dialog dengan pelaku industri, asosiasi, serta para pemangku kepentingan.
Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan efisiensi pasar digital dengan perlindungan terhadap pekerja logistik, yang ia sebut sebagai "pahlawan logistik di era digital."
"Kami ingin pastikan para kurir bisa hidup layak dan perusahaan logistik tetap tumbuh. Ini bukan hanya soal tarif, tapi soal keadilan ekonomi," tegasnya.
Dengan regulasi baru ini, Komdigi berharap industri logistik nasional tetap kompetitif tanpa mengorbankan nilai kemanusiaan dan keseimbangan ekonomi digital.*
(di/a008)
MEDAN Dalam upaya memperkuat komitmen terhadap pemberantasan narkoba serta peningkatan kualitas pelayanan pemasyarakatan, Rumah Tahanan
Nasional
PEKANBARU Suara mahasiswa kembali menggema di ruang publik. Dalam semangat menjaga kelestarian hutan, ratusan mahasiswa Universitas Lanc
Nasional
RIO DE JANEIRO Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan ancaman tarif tambahan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Bank
Ekonomi
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Senin (7/7/2025), terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke
Politik
LABUHANBATU UTARA Pengurus Daerah Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PD MABMI) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) resmi dilantik un
Komunitas
JAKARTA Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengingatkan seluruh pemerintah daerah (pemda) u
Peristiwa
RIO DE JANEIRO Teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) menjadi sorotan utama dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRIC
Sains & Teknologi
MEDAN Informasi beredar luas menyebutkan bahwa Togap Simangunsong akan dilantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera U
Pemerintahan
JAKARTA Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana memperketat regulasi terkait kepemilikan kartu SIM, dengan menetapkan san
Sains & Teknologi
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil ditutup menguat pada perdagangan awal pekan ini, Senin (7/7/2025), berkat lonjakan si
Ekonomi