JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi bahwa lembaganya telah menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara ini.
"Sudah (ada tersangka)," ujar Fitroh kepada awak media, Selasa (20/5/2025). Meski demikian, Fitroh belum mengungkap secara detail identitas para tersangka yang dimaksud. "Kalau enggak salah, tujuh (tersangka)," tambahnya.
Pengungkapan ini disertai dengan langkah penggeledahan yang dilakukan tim penyidik KPK di Gedung A Kantor Kemnaker, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Hingga Selasa sore, penggeledahan masih berlangsung dengan penjagaan ketat dari aparat kepolisian.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan mengenai penggeledahan tersebut maupun keterlibatan oknum internal dalam dugaan kasus suap atau gratifikasi terkait RPTKA.
Kasus ini diduga berkaitan dengan praktik korupsi dalam proses perizinan dan administrasi tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. RPTKA sendiri merupakan salah satu syarat utama bagi perusahaan yang ingin mempekerjakan tenaga kerja asing.
Publik kini menantikan langkah lanjutan dari KPK terkait penetapan tersangka serta hasil penyitaan dalam penggeledahan yang dilakukan. KPK memastikan akan menyampaikan perkembangan kasus ini secara terbuka dalam waktu dekat.*
(kp/j006)
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal meninggalnya tujuh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Utara di Kamboja
Nasional
MEDAN Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, melayangkan somasi terbuka kepada sejumlah institusi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menperkim) Maruarar Sirait menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk mempercepat se
Nasional
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi dana milik pemerintah pusat dan daerah yang hing
Ekonomi
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah, memberikan apresiasi tinggi terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turu
Nasional
MEDAN Penanganan laporan dugaan penipuan yang dialami mantan anggota Polri berinisial DE oleh oknum anggota Subbid Wabprof Bid Propam Po
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kerja Sama Bidang Pendidikan yang di
Pendidikan
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahw
Hukum dan Kriminal
SIMALUNGUN Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama kelompok kurang mamp
Pemerintahan
TERNATE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan tidak
Nasional
