JAKARTA -Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding menyoroti tata kelola aset hasil sitaan Kejaksaan Agung dalam rapat dengar pendapat bersama Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Ia menegaskan bahwa proses lelang aset harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Sudding mengungkapkan keprihatinan masyarakat terkait dugaan aset sitaan negara justru dikuasai oleh pihak internal kejaksaan melalui proses lelang yang tidak terbuka.
"Dalam rangka recovery asset memang harus transparan, sehingga tidak ada wasangka, termasuk aset bangunan yang dilelang itu oleh siapa, dan bagaimana parameternya," kata Sudding dalam rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025).
Baca Juga:
Ia menyebut adanya anggapan bahwa hasil lelang banyak dikuasai oleh oknum internal kejaksaan, yang tentu merusak kepercayaan publik terhadap upaya penegakan hukum dan pemulihan aset.
Menanggapi hal tersebut, Jampidsus Febrie Adriansyah menjelaskan bahwa lelang aset tidak dilakukan langsung oleh pihaknya, melainkan dikelola oleh Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan. Ia menambahkan bahwa proses menuju pelelangan cukup panjang karena menyangkut berbagai aspek hukum dan administratif.
Baca Juga:
"Kami menyadari ada proses yang tidak singkat, apalagi bila aset tersebut memiliki hak tanggungan. Kami akan dorong agar proses publikasi hasil dan pelaksanaan lelang diperkuat," ujar Febrie.
Ia juga menyampaikan terima kasih atas masukan dari DPR dan berjanji akan mendorong peningkatan transparansi serta publikasi informasi mengenai barang-barang sitaan yang telah atau akan dilelang.
Langkah ini diharapkan dapat mencegah spekulasi publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemulihan kerugian negara dari kasus-kasus korupsi.*
(dc/j006)
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal