Aktivis 98 Lawan Usulan Soeharto Jadi Pahlawan: Reformasi Belum Tuntas

JAKARTA -Sejumlah aktivis reformasi 1998 berkumpul dalam sebuah acara peringatan dan penolakan terhadap wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Acara yang berlangsung di Jakarta Pusat pada Sabtu (24/5/2025) ini menjadi wadah penyampaian sikap tegas dari para aktivis terhadap upaya yang dinilai mencederai semangat reformasi.

Ketua panitia acara, Simson, menegaskan bahwa momentum tersebut merupakan pengingat penting atas cita-cita reformasi 1998. Ia menyatakan penolakan keras terhadap wacana pemberian gelar kehormatan kepada Soeharto.

"Acara kita hari ini adalah untuk mengasah ingatan kita bahwa kita harus kembali ke cita-cita reformasi 98. Terutama, dengan ramainya saat ini wacana tentang pemberian gelar pahlawan terhadap Soeharto, kita sangat menolak," ujar Simson di lokasi acara.

Dalam acara itu, simbolisasi berupa tengkorak dan tulang belulang dipajang sebagai bentuk peringatan atas kekerasan dan pelanggaran HAM di era Orde Baru.

Aktivis Jimmy Fajar menjelaskan bahwa simbol tersebut menggambarkan penderitaan para korban yang hilang secara paksa dan tak pernah ditemukan hingga kini, termasuk kasus-kasus seperti Petrus, penculikan aktivis, Marsinah, Widji Thukul, dan Kedung Ombo.

Aktivis lainnya, Mustar, menyatakan bahwa gagasan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto adalah bentuk pengingkaran terhadap sejarah perjuangan reformasi. Ia menegaskan bahwa demokrasi yang dinikmati saat ini bukanlah hadiah, tetapi hasil dari pengorbanan besar.

"Kami keberatan dan ini jauh dari nilai-nilai perjuangan lahirnya reformasi tahun 98," tegas Mustar.

Hengki, aktivis dari ISIP, juga menyampaikan bahwa catatan kelam Soeharto dari tahun 1965 hingga kerusuhan Mei 1998 tidak bisa dihapus begitu saja.

"Kurang lebih 800.000 hingga 1,3 juta rakyat dibantai tanpa proses hukum. Ini simbolisasinya. Oleh karena itu, kami dan masyarakat korban di Indonesia menolak Soeharto sebagai pahlawan. Masih banyak tokoh bangsa lain yang lebih pantas," ujarnya.

Sebelumnya, wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto memicu perdebatan di tengah masyarakat. Menteri Sosial Agus Jabo menyatakan bahwa Kemensos hanya mengusulkan nama-nama, sementara keputusan akhir berada di tangan Presiden. Bupati Tapanuli Tengah sekaligus aktivis 98, Masinton Pasaribu, juga menyatakan ketidaksetujuannya terhadap usulan tersebut.

"Ini sejarah kan masih berjalan. Pemberian gelar itu jangan dulu," kata Masinton, Rabu (21/5/2025) di Jakarta Selatan.*