JAKARTA -Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang dipimpin oleh Eggi Sudjana secara resmi menyampaikan keberatan atas keputusan Bareskrim Polri yang menghentikan penyelidikan kasus dugaan pemalsuan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
TPUA mendesak agar dilakukan gelar perkara khusus yang terbuka dan melibatkan pelapor serta saksi ahli.
Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua TPUA, Rizal Fadhillah, usai menyerahkan surat keberatan kepada Bareskrim, Senin (25/5/2025).
"Ada 26 butir yang kita masukkan sebagai alasan hukum kenapa kita keberatan atas berhentinya penyelidikan oleh pihak Bareskrim," tegas Rizal.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menyimpulkan bahwa ijazah Jokowi dari SMAN 6 Solo dan Fakultas Kehutanan UGM adalah asli. Penyelidikan pun dihentikan karena tidak ditemukan unsur pidana.
"Kami bekerja secara profesional, dan semua langkah kami bisa dipertanggungjawabkan," ujar Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, Dirtipidum Bareskrim, melalui pesan singkat, Selasa (27/5/2025).
Ia menambahkan bahwa dalam gelar perkara sebelumnya telah dihadirkan berbagai unsur pengawasan seperti Wasidik, Propam, Itwasum, dan Divkum.
TPUA mengkritik proses gelar perkara tersebut yang dinilai tidak transparan dan hanya bersifat internal.
"Pelapor tidak diundang, terlapor tidak diundang. Jadi internal sekali," kritik Rizal.
TPUA juga menyayangkan tidak dimintainya keterangan dari saksi ahli yang mereka ajukan, seperti Rismon Sianipar, ahli di bidang forensik digital.
Terkait tidak ditampilkannya ijazah asli Jokowi saat konferensi pers pada 22 Mei lalu, Djuhandhani menjelaskan bahwa dokumen tersebut telah dikembalikan kepada pemiliknya, dan akan diperlihatkan di pengadilan jika dibutuhkan.
"Akan ditunjukkan langsung oleh pemilik kalau diperlukan dalam persidangan," ujar Djuhandhani.
Hingga kini, desakan TPUA untuk membuka kembali kasus ini masih terus dilayangkan. Mereka meminta transparansi lebih lanjut dan kesempatan menyampaikan bukti serta saksi-saksi yang mereka nilai belum diperiksa.*
(kp/J006)
SAMOSIR Perayaan Hari Ulos akan kembali digelar pada Jumat, 17 Oktober 2025 di Desa Sait Ni Huta, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosi
Seni dan Budaya
TANGERANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan keyakinannya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 6 p
Ekonomi
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi yang ia gambarkan sebagai penyaki
Hukum dan Kriminal
PEMATANGSIANTAR Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kahiyang Ayu, mela
Pemerintahan
DAIRI Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu, mendesak agar aktivitas perambahan hutan atau deforestasi di wilayah Desa Parbuluan V
Nasional
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan kritik tajam terhadap sebagian politisi di tanah air yang dinilainya e
Ekonomi
BADUNG Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung resmi menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) kasus pembunuhan berencana yang
Hukum dan Kriminal
MEDAN Seorang warga Kecamatan Medan Timur, Mawardi (61), resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Timur
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni kembali menjadi sorotan publik setelah beberapa waktu tak terdengar kabarnya pascake
Politik
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan bahwa cuaca panas ekstrem yang melanda sebagian besar wilaya
Peristiwa
