MEDAN - Persoalan klaim empat pulau di Aceh yang disebut-masuk wilayah Sumatera Utara (Sumut), memantik sorotan tajam dari akademisi dan pengamat kebijakan publik, Shohibul Anshor Siregar.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhamatera Utara (UMSU) ini menegaskan, jika benar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah disurati sejak 2017 namun tak kunjung direspons, ini menunjukkan pembiaran serius dan abainya pemerintah pusat terhadap persoalan fundamental yang bisa memicu konflik.
"Ini bukan sekadar masalah administratif, melainkan menyangkut kedaulatan wilayah dan hak-hak masyarakat adat yang mendiami pulau-pulau tersebut," tegas Shohibul Anshor Siregar, Senin (2/6/2025).
Baca Juga:
"Jika Kemendagri sudah disurati sejak 2017 namun tidak digubris, ini adalah preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan dan keadilan spasial di Indonesia," katanya.
Shohibul menekankan pentingnya dasar hukum yang jelas dalam penentuan batas wilayah. Menurutnya, klaim sepihak tanpa landasan yuridis yang kuat, hanya akan memperkeruh suasana dan mengikis kepercayaan publik. Proses penentuan batas wilayah seharusnya melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
Baca Juga:
Ia juga menyoroti akuntabilitas Kemendagri. "Ketidakresponsifan Kemendagri selama bertahun-tahun adalah bentuk kelalaian serius," ujarnya.
Fungsi Kemendagri sebagai pembina dan pengawas urusan pemerintahan daerah, katanya, seharusnya proaktif dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah, bukan justru mendiamkan.
Lebih jauh, Shohibul mempertanyakan alasan di balik pembiaran ini. "Ini menimbulkan pertanyaan besar: mengapa aduan yang menyangkut kedaulatan wilayah sebuah provinsi bisa diabaikan begitu saja? Apakah ada motif lain di balik pembiaran ini, ataukah memang ada ketidakmampuan birokrasi dalam menangani masalah sekompleks ini?" cetusnya.
POTENSI KONFLIK
Dampak dari pembiaran ini, lanjut Shohibul, adalah terciptanya ketidakpastian hukum bagi masyarakat di pulau-pulau yang disengketakan.
Mereka akan kesulitan dalam mengakses layanan publik, mengurus administrasi kependudukan, hingga persoalan kepemilikan lahan.
"Lebih jauh, situasi ini berpotensi memicu konflik antara masyarakat atau pemerintah daerah dari kedua provinsi jika tidak segera ditangani secara serius," kata Shohibul.
MEDAN Markas organisasi kemasyarakatan AMPI di Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, diubah menjadi pabrik ekstasi rumahan. Polisi ber
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Timnas Thailand U23 berhasil meraih kemenangan 31 atas Timnas Filipina U23 dalam pertandingan perebutan tempat ketiga Piala AFF
Olahraga
BANDAR LAMPUNG Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan Stadion Sumpah Pemuda sebagai homebase baru Tim Bhayangkara Presisi Lampun
Olahraga
Jakarta Kebakaran hebat yang melanda Pasar Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mulai padam pada Senin malam (28/7/2025). Dari
Peristiwa
MEDAN Sebuah markas organisasi kemasyarakatan (ormas) di Jalan Kantil, Kecamatan Medan Maimun, Sumatera Utara, yang merupakan kantor Sub R
Hukum dan Kriminal
Bener Meriah Kepolisian Sektor (Polsek) Bandar, Polres Bener Meriah, kembali menunjukkan respons cepat dalam pengungkapan kasus kejahatan.
Hukum dan Kriminal
SUMUT Gubernur Sumatera Utara (Sumut), M. Bobby Afif Nasution, menghadiri perayaan Hari Jadi ke22 Kabupaten Pakpak Bharat sekaligus pesta
Seni dan Budaya
MEDAN Di era media sosial yang memungkinkan kita terhubung dengan ratusan, bahkan ribuan orang, muncul pertanyaan menarik berapa banyak t
Sains & Teknologi
THAILAND Ketegangan antara Thailand dan Kamboja di kawasan perbatasan memicu kekhawatiran dunia internasional, tidak hanya dari sisi keama
Internasional
JAKARTA Timnas Thailand U23 unggul sementara atas Filipina U23 dengan skor 10 pada babak pertama laga perebutan tempat ketiga Piala AFF
Olahraga