JAKARTA -Forum Purnawirawan TNI mengajukan desakan resmi kepada MPR, DPR, dan DPD RI untuk memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Permintaan tersebut disampaikan melalui surat resmi yang dikirim pada Senin (2/6), dengan fokus utama pada dugaan kejanggalan dalam proses pencalonan Gibran sebagai cawapres dalam Pilpres 2024.
Sekretaris Forum Purnawirawan TNI, Bimo Satrio, mengonfirmasi bahwa surat tersebut telah disetujui oleh Ketua Dewan Pembina Forum, Jenderal (Purn) Try Sutrisno.
Baca Juga:
"Sebenarnya ada delapan poin sikap purnawirawan, tapi kami fokus pada poin ke-8 terlebih dahulu, yaitu pemakzulan Gibran," ujar Bimo kepada wartawan, Selasa (3/6).
Meski begitu, Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menegaskan bahwa putusan mengenai syarat usia capres-cawapres sudah final dan mengikat, melalui sidang atas dua perkara terbaru: Nomor 154/PUU-XXI/2023 dan 159/PUU-XXI/2023.
Baca Juga:
Dalam pertimbangan hukum, Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menyebut bahwa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan umum setara sebagai "elected official", sehingga telah sesuai dengan tafsir dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.
"Amar putusan, mengadili, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," tegas Ketua MK, Suhartoyo.
Menanggapi isu pemakzulan, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan bahwa pasangan Prabowo-Gibran telah sah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilu yang konstitusional, serta telah diperkuat oleh putusan MK pasca-gugatan.
"Pak Prabowo adalah Presiden yang sah menurut konstitusi, dan Gibran adalah Wapres yang sah juga," ujar Muzani.
Desakan pemakzulan ini pun menuai respons pro-kontra di tengah masyarakat dan elite politik. Beberapa pihak menilai langkah Forum Purnawirawan TNI merupakan bentuk kritik konstitusional, sementara yang lain menganggapnya sebagai upaya politis yang tidak relevan pasca-Pilpres.*
(dc/j006)
KARANGASEM Ketua TP PKK Provinsi Bali sekaligus Duta PSBS PADAS, Ibu Putri Suastini Koster, terus menggalang kekuatan perempuan untuk me
Pemerintahan
BATU BARA Menteri Kehutanan Republik Indonesia Bapak Raja Juli Antoni, MA., Ph.D dan Wakil Menteri Kehutanan Bapak dr. Sulaiman Umar Siddi
Pertanian Agribisnis
PADANGSIDIMPUAN Nama Wali Kota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunte, mendadak menjadi sorotan publik usai disebut dalam sidang kasus dugaan k
Hukum dan Kriminal
DENPASAR Provinsi Bali resmi menjadi tuan rumah peluncuran Program Jaga Desa, sebuah kolaborasi strategis antara Kementerian Desa, Pemba
Pemerintahan
DENPASAR Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan pentingnya penerapan Sistem Informasi Zoonosis dan Emergin
Kesehatan
JAKARTA Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas secara resmi membuka kembali sistem administrasi pendaftaran
Nasional
MEDAN Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), mengapresiasi dan mendukunginisiatif Komisi XIII DPR RI, membentuk Tim Gabungan Pencar
Nasional
DENPASAR Komitmen pemberantasan korupsi di tingkat desa kembali diperkuat oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jaksa Agung Muda Inte
Pemerintahan
MEDAN Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dinilai sudah patut menetapkan tersangka kasus korupsi pengolahan tanah perkebunan oleh Koperasi Penge
Hukum dan Kriminal
BATU BARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si bersama Wakil Bupati Bapak Syafrizal, SE, M.AP melakukan cek kesehatan di pela
Kesehatan