Buka Puasa Bersama Anak Sekolah Rakyat, Gus Ipul Bicara Generasi Tangguh dan Berkarakter
TANGERANG Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat mengusung spirit Alquran dalam membentu
PENDIDIKAN
JAKARTA — Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk menghentikan sementara operasional tambang nikel PT Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, menuai tanggapan tajam dari Greenpeace Indonesia.
Lembaga lingkungan tersebut menilai langkah tersebut hanya sekadar upaya meredam kemarahan publik tanpa menyentuh akar persoalan.
"Kalau kami melihat ini hanya upaya menenangkan publik. Dan keliru kalau hanya bicara soal Gag. Hari ini ada lima izin nikel yang aktif di Raja Ampat," ujar Juru Kampanye Hutan Greenpeace, Iqbal Damanik, Sabtu (7/6/2025).
Iqbal mengungkapkan bahwa lima izin tambang tersebut mencakup empat pulau kecil, yaitu Pulau Gag, Pulau Kawe, Pulau Manuran, dan Pulau Batang Pele.
Sementara satu izin lainnya berada di Pulau Waigeo, salah satu pulau besar di Raja Ampat.
Greenpeace menekankan bahwa keberadaan pertambangan di pulau-pulau kecil melanggar Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, yang mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (PWP3K).
Berdasarkan data yang dihimpun Greenpeace, aktivitas tambang telah menyebabkan hilangnya lebih dari 500 hektare hutan di Pulau Gag, Kawe, dan Manuran.
Iqbal juga menyoroti dampak luas industrialisasi nikel yang kini mulai merambah Papua Barat, setelah sebelumnya merusak ekosistem di kawasan seperti Morowali, Konawe Utara, Kabena, Wawonii, Halmahera, dan Obi.
"Industrialisasi nikel yang makin masif seiring tren naiknya permintaan mobil listrik, nyatanya telah menghancurkan hutan, tanah, sungai, dan laut di berbagai daerah. Kini tambang nikel juga mengancam Raja Ampat, tempat dengan keanekaragaman hayati yang amat kaya," tegasnya.
Greenpeace menggalang dukungan publik melalui kampanye bertajuk #SaveRajaAmpat, menyerukan pencabutan seluruh izin tambang di wilayah tersebut.
Mereka juga menuntut pemerintah untuk mengevaluasi ulang arah kebijakan industrialisasi nikel yang dinilai menyengsarakan masyarakat dan merusak lingkungan.
Sebelumnya, tagar #SaveRajaAmpat sempat menjadi trending topic di media sosial usai aksi protes Greenpeace dalam acara Indonesia Critical Minerals Conference di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Selasa (3/6/2025).
TANGERANG Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat mengusung spirit Alquran dalam membentu
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memberikan klarifikasi terkait pernyataan mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang me
POLITIK
JAKARTA Panel surya asal Indonesia terancam menghadapi tarif impor hingga 143 di Amerika Serikat (AS) menyusul penyelidikan antisubsidi
EKONOMI
BINJAI Tangis Bardiah pecah saat menceritakan nasib putranya, Ardiansyah Putra (26), yang telah 47 hari mendekam di penjara Phnom Penh,
NASIONAL
BINJAI Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Binjai menggelar Diskusi Konsolidasi Demokrasi pada Senin (23/2/2026) dengan menekan
POLITIK
STABAT, LANGKAT Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, H. Amril, S.Sos., M.AP, memimpin Tim II Safari Ramadhan Pemerintah Kabupaten Langka
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan pengerjaan Stadion Teladan harus selesai tepat waktu menjelang penetapan Kot
OLAHRAGA
DELI SERDANG Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara (Sumut) menggerebek kamar mandi sebuah SPBU di Patumbak, Kabupaten Deli Ser
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wakil Ketua DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Gerindra, H. Zulkarnaen S.K.M, meminta Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumate
EKONOMI
PADANGSIDIMPUAN Polsek Hutaimbaru, Polres Padangsidimpuan, bersama Bhayangkari melaksanakan kegiatan berbagi takjil kepada masyarakat, J
NASIONAL