Greenpeace Kritik Penghentian Tambang di Pulau Gag: Hanya Redam Kemarahan Publik

JAKARTA — Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk menghentikan sementara operasional tambang nikel PT Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, menuai tanggapan tajam dari Greenpeace Indonesia.

Lembaga lingkungan tersebut menilai langkah tersebut hanya sekadar upaya meredam kemarahan publik tanpa menyentuh akar persoalan.

"Kalau kami melihat ini hanya upaya menenangkan publik. Dan keliru kalau hanya bicara soal Gag. Hari ini ada lima izin nikel yang aktif di Raja Ampat," ujar Juru Kampanye Hutan Greenpeace, Iqbal Damanik, Sabtu (7/6/2025).

Iqbal mengungkapkan bahwa lima izin tambang tersebut mencakup empat pulau kecil, yaitu Pulau Gag, Pulau Kawe, Pulau Manuran, dan Pulau Batang Pele.

Sementara satu izin lainnya berada di Pulau Waigeo, salah satu pulau besar di Raja Ampat.

Greenpeace menekankan bahwa keberadaan pertambangan di pulau-pulau kecil melanggar Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, yang mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (PWP3K).

Berdasarkan data yang dihimpun Greenpeace, aktivitas tambang telah menyebabkan hilangnya lebih dari 500 hektare hutan di Pulau Gag, Kawe, dan Manuran.

Iqbal juga menyoroti dampak luas industrialisasi nikel yang kini mulai merambah Papua Barat, setelah sebelumnya merusak ekosistem di kawasan seperti Morowali, Konawe Utara, Kabena, Wawonii, Halmahera, dan Obi.

"Industrialisasi nikel yang makin masif seiring tren naiknya permintaan mobil listrik, nyatanya telah menghancurkan hutan, tanah, sungai, dan laut di berbagai daerah. Kini tambang nikel juga mengancam Raja Ampat, tempat dengan keanekaragaman hayati yang amat kaya," tegasnya.

Greenpeace menggalang dukungan publik melalui kampanye bertajuk #SaveRajaAmpat, menyerukan pencabutan seluruh izin tambang di wilayah tersebut.

Mereka juga menuntut pemerintah untuk mengevaluasi ulang arah kebijakan industrialisasi nikel yang dinilai menyengsarakan masyarakat dan merusak lingkungan.

Sebelumnya, tagar #SaveRajaAmpat sempat menjadi trending topic di media sosial usai aksi protes Greenpeace dalam acara Indonesia Critical Minerals Conference di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Selasa (3/6/2025).

Menanggapi tekanan publik dan desakan aktivis lingkungan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan penghentian sementara Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Gag Nikel, Kamis (5/6/2025).

Bahlil menyatakan akan turun langsung ke lokasi untuk meninjau situasi lapangan.

"Saya akan mengecek langsung ke lokasi. Supaya apa? Saya ingin ada objektif agar tak ada simpang siur," ungkapnya.

Langkah ini dinilai belum cukup oleh Greenpeace, yang mendesak agar pemerintah menghentikan seluruh aktivitas tambang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil demi menyelamatkan ekosistem dan kehidupan masyarakat lokal.*

(tt/a008)