Zulfahri Siregar Soroti Pembentukan KMP di Kelurahan Tanobato: Tidak Cerminkan Musyawarah Mufakat

PADANGSIDIMPUAN -Tokoh Pemuda Kota Padangsidimpuan yang juga merupakan warga Kelurahan Tanobato, Zulfahri Siregar, SH, mengkritik keras pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) di Kelurahan Tanobato, Kecamatan Padangsidimpuan Utara.

Ia menilai proses pembentukan KMP tersebut tidak transparan dan tidak mencerminkan prinsip musyawarah mufakat sebagaimana mestinya.

Dalam pernyataannya kepada media, Sabtu (07/06/2025), Zulfahri meminta kepada Wali Kota Padangsidimpuan agar segera mengevaluasi bahkan bila perlu mencopot jabatan Lurah Tanobato.

Menurutnya, lurah telah gagal menjalankan fungsi koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat dalam pembentukan koperasi yang disebut-sebut sebagai bagian dari program nasional menuju Indonesia Emas 2045.

"Wali Kota harus tegas menegakkan disiplin dan transparansi kinerja para kepala kelurahan demi tercapainya visi-misi Wali Kota yang MANTAP. Jangan sampai masyarakat menjadi korban dari tindakan sepihak yang tidak berpijak pada aturan hukum," tegas Zulfahri.

Zulfahri menilai bahwa proses pembentukan KMP di Kelurahan Tanobato dilakukan tanpa melibatkan warga secara luas dan tidak melalui Musyawarah Kelurahan Khusus sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan.

"Saya sebagai warga tidak pernah diberitahu atau diundang dalam musyawarah pembentukan KMP. Ini jelas mengamputasi hak kami untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan," lanjutnya.

Ia menyebutkan, dalam BAB II aturan tersebut, terdapat tiga tahapan penting yang harus dilakukan, yaitu model pembentukan, mekanisme penamaan koperasi, dan sosialisasi masif kepada masyarakat. Namun, menurutnya, semua tahapan itu tidak terlihat dilaksanakan secara terbuka di Tanobato.

"Kami sudah bicara dengan beberapa warga. Rata-rata merasa tidak tahu-menahu tentang pembentukan koperasi ini. Sosialisasinya minim sekali," tambah Zulfahri, yang juga dikenal sebagai kader KNPI.

Zulfahri menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini dan tidak segan membawa persoalan ke ranah hukum jika ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang.

"Kami tidak akan diam. Bila terbukti ada kesepakatan jahat atau penyalahgunaan kekuasaan, kami akan menempuh jalur hukum demi tegaknya supremasi hukum," tutupnya.*