BGN Kaji Ulang Skema MBG, Bantuan Gizi Diprioritaskan untuk Usia Dini dan Siswa SMA Berpotensi Dikeluarkan

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) tengah meninjau ulang sasaran penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun anggaran 2027. Kajian ini dilakukan untuk memastikan bantuan gizi lebih tepat sasaran sesuai prioritas kesehatan nasional.

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengatakan pihaknya akan melakukan refocusing anggaran serta penyesuaian kelompok penerima manfaat berdasarkan rekomendasi Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Menurutnya, alokasi anggaran MBG tahun 2027 mencapai sekitar Rp270 triliun dengan target 81,5 juta penerima manfaat. Namun, jumlah tersebut masih berpotensi berubah seiring evaluasi kebijakan.

Baca Juga:

• BGN Larang Pegawai Terlibat Dapur MBG untuk Cegah Konflik Kepentingan Program Gizi

"Yang kami lakukan adalah refocusing penerima manfaat agar lebih tepat sasaran," kata Agustina di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

BGN juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait kelompok prioritas intervensi gizi, yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak usia dini pada 1.000 hari pertama kehidupan.

Agustina menjelaskan, ke depan bantuan MBG akan difokuskan pada kelompok yang dianggap paling membutuhkan intervensi gizi, sementara sebagian kelompok lain berpotensi tidak lagi menjadi sasaran program.

Ia mencontohkan, siswa sekolah menengah atas (SMA) kemungkinan tidak lagi menjadi penerima bantuan, terutama mereka yang dinilai berasal dari keluarga mampu.

"Untuk SMA mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG, terutama yang secara ekonomi sudah cukup," ujarnya.

Menurutnya, perubahan ini berpotensi mengurangi sekitar 8 juta penerima manfaat dari skema sebelumnya. Meski demikian, BGN menegaskan kebijakan ini masih dalam tahap kajian dan koordinasi lintas kementerian.

Ia menambahkan, program MBG tetap berada dalam kerangka anggaran pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari intervensi peningkatan kualitas gizi masyarakat.*

(d/dh)

BGN Larang Pegawai Terlibat Dapur MBG untuk Cegah Konflik Kepentingan Program Gizi

BGN Tanggapi Demo Penolakan MBG, Sebut Hanya Jalankan Perintah Presiden

Hakim Minta JPU Tunjukkan Bukti Asli dalam Kasus Pengadaan Smartboard Rp29,5 Miliar di Langkat

Mahasiswa Beri Batas Waktu 5 Hari ke Pemerintah Usai Dialog dengan Wapres Gibran

BGN Hentikan Sementara Program MBG Saat Libur Sekolah, Audit Dapur dan Benahi Data

Anggaran Rp270 Triliun BGN Dikaji Ulang, DPR Minta Penyesuaian