JAKARTA -Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, menyatakan kesiapannya untuk diperiksa oleh aparat penegak hukum terkait dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook pada periode 2020-2022.
Dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/6), Nadiem menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang diambil selama masa jabatannya didasarkan pada prinsip transparansi, keadilan, dan itikad baik.
"Saya siap bekerja sama dan mendukung aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan atau klarifikasi apabila diperlukan," ujar Nadiem.
Baca Juga:
Ia juga menegaskan komitmennya terhadap proses hukum yang adil serta mengajak masyarakat untuk tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan di tengah derasnya opini yang beredar.
"Saya tidak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apapun. Saya mengajak masyarakat untuk tetap kritis, namun adil," tambahnya.
Baca Juga:
Penyidikan kasus ini telah dimulai oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) sejak 20 Mei 2025. Sebanyak 28 saksi telah diperiksa, termasuk tiga staf khusus mantan Mendikbudristek, yaitu Fiona Handayani, Jurist Tan, dan Ibrahim Arief. Aparmen ketiganya pun telah digeledah sebagai bagian dari penyelidikan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menyampaikan bahwa pengadaan laptop Chromebook ini bukanlah kebutuhan utama siswa saat itu. Proyek tersebut menelan anggaran negara sekitar Rp 9,9 triliun, yang terdiri dari Rp 3,5 triliun dari satuan pendidikan dan Rp 6,3 triliun melalui dana alokasi khusus.
"Hasil uji coba penggunaan laptop Chromebook pada tahun 2019 tidak efektif, namun pengadaan tetap dilakukan," kata Harli.
Nadiem berharap proses hukum yang berjalan dapat membedakan kebijakan yang dilaksanakan dengan itikad baik dan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan.*
(dc/j006)
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal