JAKARTA -Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menepis keras isu yang menyebut mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019–2022.
Dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Jakarta Selatan pada Selasa (10/6/2025), Hotman menegaskan kliennya berada di Jakarta dan dalam kondisi sehat.
Baca Juga:
"Dari kemarin Nadiem ada di Jakarta. Dia sehat walafiat dan siap kooperatif. Bagaimana bisa disebut DPO kalau dia ada di sini?" tegas Hotman.
Hotman menyatakan konferensi pers ini digelar untuk menanggapi spekulasi liar yang menyebut Nadiem kabur dari proses hukum. Ia menekankan bahwa mantan bos Gojek tersebut sangat menghormati proses hukum dan bersedia memberikan klarifikasi kapan pun diminta penyidik.
Baca Juga:
"Tujuan kami adalah menunjukkan bahwa klien kami tidak pernah menghindar dan siap memberikan keterangan jika dibutuhkan," sambung Hotman.
Isu kian menghangat setelah penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung mendalami dugaan korupsi pada proyek digitalisasi pendidikan, di mana perangkat yang dipilih adalah Chromebook.
Kajian teknis proyek ini dinilai menyimpang karena tetap merekomendasikan Chrome OS meski sebelumnya telah dilakukan uji coba yang dinilai tidak efektif.
Terkait kabar yang menyeret nama tiga staf khusus Kemendikbudristek berinisial FH, JT, dan IA, Hotman menegaskan bahwa ketiganya tidak bisa dikaitkan langsung dengan Nadiem.
"Tiga stafsus itu bukan penunjukan pribadi. Ada mekanisme panitia seleksi. Tidak bisa sembarangan dikaitkan ke Pak Nadiem," jelas Hotman.
Kuasa hukum lainnya, Mohamad Ali Nurdin, menambahkan bahwa hingga saat ini, belum ada pemanggilan resmi maupun penggeledahan dari Kejaksaan Agung terhadap Nadiem Makarim.
"Kalau pun nanti diminta hadir, kami pastikan beliau akan datang dan kooperatif," ujar Ali.
MAKASSAR Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) agar tepat sa
Ekonomi
JAKARTA Bertepatan dengan Milad ke50 Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurka
Ekonomi
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, menegaskan bahwa kesepakatan pertukaran data antara Indonesi
Ekonomi
JAKARTA Wakil Presiden ke13 Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin, m
Nasional
JAKARTA Wakil Presiden ke13 RI yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin,
Pemerintahan
JAKARTA Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengingatkan pemerintah agar penerapan kebijakan perpajakan digital, termasuk pajak e
Ekonomi
TAPANULI SELATAN Dalam tatanan demokrasi modern, keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media menjadi bagian tak terpisahkan da
Komunitas
BANDA ACEH Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), Prof. Dr. Khair
Pendidikan
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI, KH. Ma&039ruf Amin, memberikan tanggapan positif terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang
Nasional
LABUHANBATU SELATAN Satu lagi langkah nyata ditunjukkan oleh wakil rakyat dalam mewujudkan akses pendidikan yang inklusif dan berkeadila
Pendidikan