Hotman Paris Bantah Nadiem Makarim Masuk DPO: “Beliau Ada di Jakarta dan Siap Kooperatif”

JAKARTA -Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menepis keras isu yang menyebut mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019–2022.

Dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Jakarta Selatan pada Selasa (10/6/2025), Hotman menegaskan kliennya berada di Jakarta dan dalam kondisi sehat.

"Dari kemarin Nadiem ada di Jakarta. Dia sehat walafiat dan siap kooperatif. Bagaimana bisa disebut DPO kalau dia ada di sini?" tegas Hotman.

Hotman menyatakan konferensi pers ini digelar untuk menanggapi spekulasi liar yang menyebut Nadiem kabur dari proses hukum. Ia menekankan bahwa mantan bos Gojek tersebut sangat menghormati proses hukum dan bersedia memberikan klarifikasi kapan pun diminta penyidik.

"Tujuan kami adalah menunjukkan bahwa klien kami tidak pernah menghindar dan siap memberikan keterangan jika dibutuhkan," sambung Hotman.

Isu kian menghangat setelah penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung mendalami dugaan korupsi pada proyek digitalisasi pendidikan, di mana perangkat yang dipilih adalah Chromebook.

Kajian teknis proyek ini dinilai menyimpang karena tetap merekomendasikan Chrome OS meski sebelumnya telah dilakukan uji coba yang dinilai tidak efektif.

Terkait kabar yang menyeret nama tiga staf khusus Kemendikbudristek berinisial FH, JT, dan IA, Hotman menegaskan bahwa ketiganya tidak bisa dikaitkan langsung dengan Nadiem.

"Tiga stafsus itu bukan penunjukan pribadi. Ada mekanisme panitia seleksi. Tidak bisa sembarangan dikaitkan ke Pak Nadiem," jelas Hotman.

Kuasa hukum lainnya, Mohamad Ali Nurdin, menambahkan bahwa hingga saat ini, belum ada pemanggilan resmi maupun penggeledahan dari Kejaksaan Agung terhadap Nadiem Makarim.

"Kalau pun nanti diminta hadir, kami pastikan beliau akan datang dan kooperatif," ujar Ali.

Sebelumnya, pihak Kejaksaan Agung menyebut adanya pemufakatan jahat dalam proses pengadaan Chromebook senilai Rp9,9 triliun. Padahal, uji coba sebelumnya menunjukkan Chromebook tidak efektif karena keterbatasan jaringan internet di berbagai wilayah, terutama di daerah 3T.

Namun, dalam beberapa pernyataan sebelumnya, Nadiem menegaskan bahwa pengadaan Chromebook tidak diperuntukkan bagi daerah tanpa akses internet dan dilakukan berdasarkan kajian mendalam.*

(bs/j006)