MEDAN – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah (Ijeck), mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang simpang siur terkait polemik tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Ia secara tegas menyatakan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menjadi perbincangan di media sosial bukan diterbitkan oleh Menteri ESDM saat ini, Bahlil Lahadalia.
"Perdebatan yang ramai di media sosial saat ini seolah-olah menggambarkan bahwa izin tambang di Raja Ampat baru saja dikeluarkan. Padahal faktanya, izin tersebut sudah terbit sejak sebelum Bapak Bahlil menjabat sebagai Menteri ESDM, tepatnya saat pejabat sebelumnya, Bapak Ignasius Jonan, masih menjabat," ujar Ijeck pada Selasa (10/6).
Baca Juga:
Ijeck mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi dan selalu mengecek kebenarannya sebelum mengambil kesimpulan.
Ia menilai penyebaran informasi yang keliru bisa mengaburkan fakta dan justru memperkeruh suasana.
Baca Juga:
Selain itu, Ijeck mendorong pemerintah agar terus mengambil langkah strategis dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan nasional.
Ia juga mengapresiasi langkah Menteri Bahlil yang turun langsung ke lokasi tambang di Raja Ampat untuk memverifikasi persoalan yang menjadi sorotan publik.
"Apa yang dilakukan Menteri Bahlil ini adalah wujud pelaksanaan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang memiliki komitmen kuat terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat melalui investasi yang bertanggung jawab," jelas mantan Wakil Gubernur Sumatera Utara itu.
Di akhir pernyataannya, Ijeck mengingatkan pentingnya menjaga persatuan bangsa dan tidak mudah terpengaruh oleh berita bohong (hoaks), terutama yang menyasar pemerintah.
KUPANG Proses hukum terhadap Stefani alias Fani (20), mahasiswi yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual terhadap ana
Hukum dan Kriminal
BANTEN Kasus penipuan dengan modus love scamming kembali terjadi. Kali ini menimpa Staf Media Pribadi Presiden RI Prabowo Subianto, Kani
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bekerja sama dengan Lippo Group untuk membangun proyek percontohan rumah subs
Nasional
MALUKU Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,1 mengguncang wilayah barat laut Tanimbar, Maluku, pada Kamis malam (12/6/2025). Berdasarkan i
Peristiwa
SAMARINDA Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan gaji hakim hingga 280 persen menuai respons kritis dari kalangan akademisi d
Nasional
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, melayangkan kritik tajam terhadap rencana TNI Angkatan Darat (AD) merek
Nasional
AHMEDABAD Di tengah duka mendalam atas tragedi jatuhnya pesawat Air India Penerbangan AI171 di Ahmedabad, secercah harapan muncul. Tim p
Internasional
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya yang
Nasional
PADANGSIDIMPUAN Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sekaligus MPR RI asal Provinsi Sumatera Utara, Dr. H. Dedy Iskandar Batubara, S.So
Pemerintahan
BANDA ACEH Menyambut Hari Bhayangkara ke79, Kepolisian Daerah (Polda) Aceh melalui Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) menggelar
Kesehatan
