JAKARTA -Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan hanya satu perusahaan yang tetap diizinkan beroperasi menambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, yakni PT Gag Nikel, anak perusahaan dari PT Aneka Tambang (Antam). Sementara itu, empat perusahaan lainnya resmi dicabut izinnya karena berada di kawasan geopark.
Empat perusahaan yang izinnya dicabut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Kawei Sejahtera Mining, dan PT Nurham. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa keputusan ini berdasarkan kepatuhan perusahaan terhadap prinsip pelestarian lingkungan dan lokasi operasi yang berada di luar kawasan Geopark Raja Ampat.
PT Gag Nikel dinilai aktif menjaga lingkungan. Dari total luas Kontrak Karya (KK) 13.136 hektare, baru 260 hektare yang dieksplorasi dan 130 hektare di antaranya telah direklamasi.
Baca Juga:
Bahlil juga menepis isu pencemaran, menyebut bahwa laut di sekitar area tambang masih bersih dan perusahaan menjalankan AMDAL secara baik.
Selain itu, PT Gag Nikel merupakan satu-satunya perusahaan tambang di Raja Ampat yang mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk produksi nikel tahun 2025 sebesar 3 juta wet metric ton (WMT), yang juga berlaku hingga 2026.
Baca Juga:
Menariknya, Kontrak Karya PT Gag Nikel sudah ada sejak era Orde Baru, yaitu mulai eksplorasi tahun 1972, penandatanganan KK tahun 1998, dan izin operasi produksi berlaku hingga 30 November 2047. Hal ini dinyatakan sebagai bukti tidak adanya konflik kepentingan dengan pemerintah saat ini.
Dengan kebijakan ini, pemerintah menegaskan komitmennya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab.*
(kp/j006)
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal