PAPUA BARAT - Greenpeace Indonesia mendesak pemerintah agar mencabut seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Raja Ampat, Papua Barat. Desakan ini muncul setelah pemerintah mencabut empat dari lima IUP tambang nikel di kawasan tersebut.
Kepala Global Greenpeace untuk Kampanye Hutan Indonesia, Kiki Taufik, menyambut baik pencabutan izin tersebut, namun menegaskan bahwa langkah itu belum cukup. "Kami mengapresiasi keputusan ini, tapi masih menunggu dokumen resmi yang terbuka untuk publik," ujar Kiki dalam pernyataannya.
Greenpeace juga meminta agar pemerintah menjamin perlindungan permanen bagi seluruh ekosistem Raja Ampat, termasuk dengan mencabut IUP yang masih aktif, seperti milik PT Gag Nikel, anak perusahaan PT Antam, yang saat ini masih beroperasi di Pulau Gag.
Baca Juga:
Kekhawatiran Greenpeace bertambah seiring adanya potensi gugatan hukum dari perusahaan tambang yang izinnya dicabut, yang bisa berujung pada penerbitan kembali izin tambang.
Selain itu, Greenpeace menekankan pentingnya transisi ke sektor pariwisata berkelanjutan yang berpihak pada masyarakat adat dan komunitas lokal, serta perlindungan atas hak-hak pekerja yang terdampak penghentian operasi tambang.
Baca Juga:
"Seluruh pembangunan di tanah Papua harus mengedepankan prinsip kemanusiaan, keadilan, dan persetujuan berdasarkan informasi tanpa paksaan dari masyarakat adat," tegas Kiki.
Kampanye publik bertajuk #SaveRajaAmpat pun terus digalakkan. Hingga saat ini, lebih dari 60.000 orang telah menandatangani petisi untuk menyuarakan penolakan terhadap tambang nikel di kawasan konservasi laut kelas dunia tersebut.*
(km/j006)
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal