PAPUA BARAT - Greenpeace Indonesia mendesak pemerintah agar mencabut seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Raja Ampat, Papua Barat. Desakan ini muncul setelah pemerintah mencabut empat dari lima IUP tambang nikel di kawasan tersebut.
Kepala Global Greenpeace untuk Kampanye Hutan Indonesia, Kiki Taufik, menyambut baik pencabutan izin tersebut, namun menegaskan bahwa langkah itu belum cukup. "Kami mengapresiasi keputusan ini, tapi masih menunggu dokumen resmi yang terbuka untuk publik," ujar Kiki dalam pernyataannya.
Greenpeace juga meminta agar pemerintah menjamin perlindungan permanen bagi seluruh ekosistem Raja Ampat, termasuk dengan mencabut IUP yang masih aktif, seperti milik PT Gag Nikel, anak perusahaan PT Antam, yang saat ini masih beroperasi di Pulau Gag.
Baca Juga:
Kekhawatiran Greenpeace bertambah seiring adanya potensi gugatan hukum dari perusahaan tambang yang izinnya dicabut, yang bisa berujung pada penerbitan kembali izin tambang.
Selain itu, Greenpeace menekankan pentingnya transisi ke sektor pariwisata berkelanjutan yang berpihak pada masyarakat adat dan komunitas lokal, serta perlindungan atas hak-hak pekerja yang terdampak penghentian operasi tambang.
Baca Juga:
"Seluruh pembangunan di tanah Papua harus mengedepankan prinsip kemanusiaan, keadilan, dan persetujuan berdasarkan informasi tanpa paksaan dari masyarakat adat," tegas Kiki.
Kampanye publik bertajuk #SaveRajaAmpat pun terus digalakkan. Hingga saat ini, lebih dari 60.000 orang telah menandatangani petisi untuk menyuarakan penolakan terhadap tambang nikel di kawasan konservasi laut kelas dunia tersebut.*
(km/j006)
BANDA ACEH Kodam Iskandar Muda (IM) menggelar acara lepas sambut Pangdam IM di Lapangan Sanggamara, Makodam IM, Banda Aceh, pada Rabu mala
Nasional
MEDAN Kasus pembuangan mayat bayi yang sempat menggemparkan warga Medan kini memasuki babak baru. Dua terdakwa, Reynaldi (25) dan adiknya
Hukum dan Kriminal
KARANGASEM Ketua TP PKK Provinsi Bali sekaligus Duta PSBS PADAS, Ibu Putri Suastini Koster, terus menggalang kekuatan perempuan untuk me
Pemerintahan
BATU BARA Menteri Kehutanan Republik Indonesia Bapak Raja Juli Antoni, MA., Ph.D dan Wakil Menteri Kehutanan Bapak dr. Sulaiman Umar Siddi
Pertanian Agribisnis
PADANGSIDIMPUAN Nama Wali Kota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunte, mendadak menjadi sorotan publik usai disebut dalam sidang kasus dugaan k
Hukum dan Kriminal
DENPASAR Provinsi Bali resmi menjadi tuan rumah peluncuran Program Jaga Desa, sebuah kolaborasi strategis antara Kementerian Desa, Pemba
Pemerintahan
DENPASAR Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan pentingnya penerapan Sistem Informasi Zoonosis dan Emergin
Kesehatan
JAKARTA Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas secara resmi membuka kembali sistem administrasi pendaftaran
Nasional
MEDAN Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), mengapresiasi dan mendukunginisiatif Komisi XIII DPR RI, membentuk Tim Gabungan Pencar
Nasional
DENPASAR Komitmen pemberantasan korupsi di tingkat desa kembali diperkuat oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jaksa Agung Muda Inte
Pemerintahan