Kemendagri Siap Hadapi Gugatan Soal Empat Pulau Sengketa di Tapanuli Tengah

JAKARTA— Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan kesiapan penuh jika status kewilayahan empat pulau di perbatasan Sumatera Utara dan Aceh diuji melalui proses hukum di pengadilan.

Pernyataan ini disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri, Safrizal Zakaria Ali, menyusul polemik atas penetapan status administratif empat pulau oleh pemerintah pusat.

Empat pulau tersebut yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang telah ditetapkan sebagai wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025.

Penetapan ini menimbulkan keberatan dari masyarakat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, yang mengklaim keempat pulau sebagai bagian dari wilayah Provinsi Aceh.

"Kami open mind. Kalau nanti diputuskan oleh pengadilan bahwa empat pulau tersebut masuk wilayah Aceh, maka kami akan mengubah kodenya," ujar Safrizal dalam konferensi pers di Kantor Kemendagri, Rabu (11/6).

Safrizal menegaskan bahwa polemik status administratif tersebut tidak memengaruhi prinsip kedaulatan, karena keempat pulau tetap berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Proses Verifikasi Sejak 2008

Menurut Safrizal, penetapan status administratif empat pulau ini berangkat dari hasil verifikasi Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi sejak tahun 2008.

Tim ini terdiri dari lintas kementerian dan lembaga seperti Kemendagri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Informasi Geospasial (BIG), LAPAN, TNI AL, TNI AD, serta pemerintah daerah.

Pada 2008, tim tersebut melakukan verifikasi di Provinsi Aceh dan menetapkan 260 pulau di wilayah tersebut.

Empat pulau yang kini disengketakan tidak termasuk dalam daftar yang dibakukan oleh Aceh.

Hal ini diperkuat oleh surat konfirmasi Gubernur Aceh tahun 2009 yang mengafirmasi jumlah tersebut, lengkap dengan perubahan nama dan koordinat beberapa pulau.

Sebaliknya, saat verifikasi di Sumatera Utara pada tahun yang sama, pemerintah provinsi setempat mencantumkan keempat pulau dalam daftar 213 pulau yang diverifikasi dan dibakukan sebagai wilayah Sumut.

Hal ini juga telah dikonfirmasi oleh Gubernur Sumatera Utara melalui surat resmi pada 2009.

"Empat pulau itu sudah dibakukan dalam daftar pulau Sumatera Utara berdasarkan hasil verifikasi dan koordinatnya. Jadi ini bukan hal baru," ujar Safrizal.

Kemendagri memastikan akan menghormati proses hukum jika masyarakat atau lembaga perwakilan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Safrizal menekankan bahwa pemerintah pusat tidak menutup ruang klarifikasi atau koreksi, sepanjang ada dasar hukum dan fakta yang kuat.

"Kalau pengadilan memutuskan lain, ya kami ikuti. Tapi secara administrasi, hingga saat ini keempat pulau itu masuk wilayah Sumatera Utara," tegasnya.

Isu perbatasan ini kembali mengemuka seiring meningkatnya sensitivitas terhadap identitas wilayah dan hak pengelolaan sumber daya di perairan perbatasan antarprovinsi.

Pemerintah berharap penyelesaian dapat dilakukan secara hukum dan administratif tanpa menimbulkan ketegangan antardaerah.*

(at/a008)