Cegah Perdagangan Orang hingga ke Desa, Kemenimipas Perkuat Peran Pimpasa di Sumut
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meminta pemerintah kabupaten dan kota di Aceh mempercepat penyediaan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana.
Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat virtual dari Kantor Gubernur Aceh, Rabu, 1 April 2026.
Fadhlullah menegaskan, selain menuntaskan pembangunan hunian sementara (huntara) yang masih tersisa, pemerintah daerah harus segera menyiapkan data pembangunan huntap secara lengkap, mulai dari calon penerima hingga lokasi pembangunan.Baca Juga:
"Selain menyelesaikan huntara, kita juga harus bergerak cepat menyiapkan pembangunan huntap," ujar Fadhlullah.
Ia menjelaskan, terdapat tiga skema pembangunan huntap yang akan dijalankan.
Pertama, pembangunan huntap komunal oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang membutuhkan percepatan penyampaian data calon penerima.
Kedua, pembangunan huntap di atas lahan milik korban yang difasilitasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Skema ini ditujukan bagi warga yang memiliki lahan sendiri.
Ketiga, pemberian bantuan dana tunai sebesar Rp60 juta bagi masyarakat yang memilih membangun rumah secara mandiri.
Selain itu, Fadhlullah meminta pemerintah daerah segera menetapkan lokasi pembangunan melalui surat keputusan, menuntaskan persoalan lahan, serta memastikan legalitas tanah guna menghindari hambatan dalam proses pembangunan.
Ia juga menginstruksikan pembentukan tim verifikasi yang melibatkan unsur pemerintah daerah, kepolisian, TNI, dan kejaksaan untuk memastikan validitas data penerima berbasis by name by address (BNBA).
"Seluruh tahapan harus dipercepat dalam masa transisi tanggap darurat. Tidak boleh ada keterlambatan administrasi," kata dia.
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
LHOKSEUMAWE Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abu Bakar menyatakan dukungan terhadap percepatan penyusunan Qanun Kawasan Tanpa Rokok (KTR). R
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp77 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. An
EKONOMI
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap mengapresiasi pelaksanaan Lomba Domino Medali Ade Jona Prasetyo di Jalan Mangaan I, Ke
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung atau Kejagung membantah dalil mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang me
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Masyarakat yang tercatat dalam desil 9 atau 10 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) belum tentu merasa memiliki k
EKONOMI
MEDAN Kepala Dusun (Kadus) IV Kesatuan Harapan Baru, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sugimin, dituntut enam tahun penjara dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Perum Bulog Cabang Medan mulai menyalurkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahap kedua untuk alokasi JuliSeptember
EKONOMI
MAUMERE Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta maaf kepada warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), j
NASIONAL
JAKARTA Hutan hujan tropis Indonesia dan Malaysia, termasuk kawasan hutan serta gambut di Kalimantan, pada dasarnya bukan ekosistem yang
PERISTIWA