Dana Desa 2027 Naik Jadi Rp77 Triliun, Percepatan Koperasi Desa Merah Putih Jadi Fokus
JAKARTA Pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp77 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. An
EKONOMI
YOGYAKARTA — Masyarakat yang tercatat dalam desil 9 atau 10 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) belum tentu merasa memiliki kondisi ekonomi yang mapan.
Perbedaan tersebut dapat terjadi karena masyarakat dan pemerintah menggunakan cara yang berbeda dalam melihat tingkat kesejahteraan.
Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Wisnu Setiadi Nugroho menjelaskan masyarakat umumnya menilai kondisi ekonomi berdasarkan pendapatan, pengeluaran, dan kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari.Baca Juga:
Sementara pemerintah menentukan posisi desil dengan menggunakan berbagai indikator sosial dan ekonomi rumah tangga.
Indikator tersebut antara lain aset, kepemilikan dan kondisi rumah, kendaraan bermotor, serta karakteristik rumah tangga lainnya.
Perbedaan pendekatan tersebut memungkinkan seseorang masuk desil 9 atau 10 meski dalam kehidupan sehari-hari masih merasa harus berhemat.
"Seorang bisa masuk desil 9 atau 10, tetapi bisa jadi hidup memang pas-pasan dan dua-duanya tetap benar," ujar Wisnu, dikutip dari laman UGM, Kamis, 20 Agustus 2026.
Apa Itu Desil dalam DTSEN?
Kepala BPS Provinsi Jawa Barat Margaretha Ari Anggorowati mengatakan desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial ekonominya.
Dalam DTSEN, masyarakat dikelompokkan menjadi 10 kelompok atau desil.
"Desil 1 merupakan 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah, sedangkan desil 10 merupakan 10 persen dengan tingkat kesejahteraan tertinggi," kata Ari, Sabtu, 15 Agustus 2026.
Dengan demikian, desil lebih tepat dipahami sebagai posisi relatif sebuah rumah tangga dibandingkan rumah tangga lainnya, bukan ukuran kekayaan seseorang secara mutlak.
JAKARTA Pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp77 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. An
EKONOMI
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap mengapresiasi pelaksanaan Lomba Domino Medali Ade Jona Prasetyo di Jalan Mangaan I, Ke
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung atau Kejagung membantah dalil mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang me
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Masyarakat yang tercatat dalam desil 9 atau 10 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) belum tentu merasa memiliki k
EKONOMI
MEDAN Kepala Dusun (Kadus) IV Kesatuan Harapan Baru, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sugimin, dituntut enam tahun penjara dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Perum Bulog Cabang Medan mulai menyalurkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahap kedua untuk alokasi JuliSeptember
EKONOMI
MAUMERE Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta maaf kepada warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), j
NASIONAL
JAKARTA Hutan hujan tropis Indonesia dan Malaysia, termasuk kawasan hutan serta gambut di Kalimantan, pada dasarnya bukan ekosistem yang
PERISTIWA
JAKARTA Kejaksaan Agung atau Kejagung menilai dalil mengenai duplikasi penetapan tersangka yang diajukan mantan Jampidsus Febrie Adrians
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Tiga dosen Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) memperoleh sertifikat Hak Cipta dari Kementerian Hukum melalui Kantor Wilay
NASIONAL