Masuk Desil 9 dan 10 DTSEN tapi Masih Merasa Hidup Pas-pasan, Mengapa Bisa Terjadi?

YOGYAKARTA — Masyarakat yang tercatat dalam desil 9 atau 10 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) belum tentu merasa memiliki kondisi ekonomi yang mapan.

Perbedaan tersebut dapat terjadi karena masyarakat dan pemerintah menggunakan cara yang berbeda dalam melihat tingkat kesejahteraan.

Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Wisnu Setiadi Nugroho menjelaskan masyarakat umumnya menilai kondisi ekonomi berdasarkan pendapatan, pengeluaran, dan kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Baca Juga:

• Penerima Bantuan Beras Bulog Medan Berkurang 9.574, Ini Penyebabnya

Sementara pemerintah menentukan posisi desil dengan menggunakan berbagai indikator sosial dan ekonomi rumah tangga.

Indikator tersebut antara lain aset, kepemilikan dan kondisi rumah, kendaraan bermotor, serta karakteristik rumah tangga lainnya.

Perbedaan pendekatan tersebut memungkinkan seseorang masuk desil 9 atau 10 meski dalam kehidupan sehari-hari masih merasa harus berhemat.

"Seorang bisa masuk desil 9 atau 10, tetapi bisa jadi hidup memang pas-pasan dan dua-duanya tetap benar," ujar Wisnu, dikutip dari laman UGM, Kamis, 20 Agustus 2026.

Apa Itu Desil dalam DTSEN?

Kepala BPS Provinsi Jawa Barat Margaretha Ari Anggorowati mengatakan desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial ekonominya.

Dalam DTSEN, masyarakat dikelompokkan menjadi 10 kelompok atau desil.

"Desil 1 merupakan 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah, sedangkan desil 10 merupakan 10 persen dengan tingkat kesejahteraan tertinggi," kata Ari, Sabtu, 15 Agustus 2026.

Dengan demikian, desil lebih tepat dipahami sebagai posisi relatif sebuah rumah tangga dibandingkan rumah tangga lainnya, bukan ukuran kekayaan seseorang secara mutlak.

Wisnu mengatakan jika peringkat tersebut dihitung secara nasional, ambang untuk masuk ke kelompok 10 persen teratas belum tentu setinggi yang dibayangkan masyarakat.

Karena itu, seseorang yang masuk desil 9 atau 10 masih mungkin merasa kondisi ekonominya pas-pasan, terutama jika memiliki banyak kebutuhan dan tanggungan.

Wisnu menilai masyarakat perlu mengetahui dasar penetapan desil.

Sebab, kategorisasi tersebut dapat memengaruhi akses seseorang terhadap sejumlah program pemerintah, termasuk bantuan atau subsidi.

Pemerintah menggunakan metode Proxy Means Test (PMT) untuk memperkirakan tingkat kesejahteraan.

Namun, metode tersebut pada dasarnya merupakan metode prediksi sehingga tetap memiliki kemungkinan kesalahan.

Kualitas hasil perhitungan juga dapat terpengaruh apabila data rumah tangga belum diperbarui.

Misalnya, jumlah anggota keluarga berubah sehingga kondisi kesejahteraan per kapita tidak lagi menggambarkan keadaan terkini.

Menurut Wisnu, pemerintah perlu membuka variabel yang digunakan untuk membentuk desil.

Pemerintah juga perlu menjelaskan alasan setiap indikator digunakan dalam menentukan tingkat kesejahteraan.

Selain itu, diperlukan mekanisme sanggah yang mudah diakses masyarakat.

Melalui mekanisme tersebut, warga dapat mengajukan aduan, memperbarui data, dan meminta kepastian mengenai hasil pendataan.

"Masyarakat bisa melakukan respons, aduan, sehingga masyarakat bisa percaya dan kemudian puas dengan hasil yang didapatkan," katanya.

Wisnu mengingatkan penggunaan desil sebagai dasar pemberian atau pencabutan subsidi memiliki sejumlah risiko.

Salah satunya adalah exclusion error, yaitu kondisi ketika rumah tangga yang sebenarnya masih membutuhkan bantuan justru tidak masuk dalam kelompok penerima.

Ada pula risiko cliff effect.

Kondisi ini terjadi ketika dua rumah tangga dengan kondisi ekonomi hampir sama mendapatkan perlakuan kebijakan yang berbeda hanya karena berada di sisi berbeda dari batas desil.

"Dua rumah tangga yang kondisi ekonominya hampir sama persis bisa mendapatkan perlakuan kebijakan yang sangat berbeda karena yang satu di ujung desil 8, yang satunya lagi di awal mula desil 9," ujarnya.

Untuk mengurangi risiko tersebut, Wisnu menyarankan pemerintah mempertimbangkan pemeringkatan yang lebih rinci.

Salah satu caranya dengan menggunakan persentil atau zona transisi di sekitar batas kelompok kesejahteraan.

Menurut dia, desil 9 dan 10 juga tidak seharusnya diperlakukan sebagai kelompok ekonomi yang sepenuhnya homogen.

Kondisi ekonomi masyarakat dalam kelompok tersebut dapat berbeda jauh karena dipengaruhi pendapatan, jumlah tanggungan, cicilan rumah, biaya pendidikan, hingga pengeluaran kesehatan.

Wisnu mengatakan pengukuran kesejahteraan tidak cukup hanya melihat kepemilikan aset.

Beban kewajiban rumah tangga juga perlu diperhitungkan karena turut menentukan kemampuan ekonomi sebuah keluarga.

Pemerintah dapat menggabungkan data desil dengan informasi perpajakan, karakteristik kendaraan, konsumsi listrik, serta jumlah tanggungan riil.

Penggabungan berbagai data tersebut diharapkan dapat membuat penargetan kebijakan lebih sesuai dengan kondisi masyarakat.

"Data desil sebaiknya tidak berjalan sendirian. Jadi dia alat penyaring awal, screening tools, bukan semacam vonis tunggal bahwa ini adalah hitam dan putih," kata Wisnu.

Ia juga menilai kebijakan subsidi sebaiknya diterapkan secara bertahap.

Pemerintah perlu menyediakan periode transisi dan mekanisme pembaruan data agar perubahan kondisi ekonomi masyarakat dapat segera direspons.

Pendekatan tersebut dinilai penting agar kebijakan subsidi tetap tepat sasaran tanpa mengorbankan masyarakat yang masih rentan hanya demi efisiensi administrasi.* (km/ad)

Penerima Bantuan Beras Bulog Medan Berkurang 9.574, Ini Penyebabnya

Kunjungi Pengungsi Gempa Sikka, Gibran: Negara Hadir dan Masyarakat NTT Tidak Sendirian

Bursa Wirausaha Unggulan Sumut Digelar di USU, UMKM Dapat Akses Pembiayaan hingga Business Matching

Saat Indonesia Rayakan Kemerdekaan, 4.700 Pekerja Migas PHI Tetap Bertugas 24 Jam

Bener Meriah Siapkan Rp28,28 Miliar untuk Perbaikan Infrastruktur Rusak akibat Bencana

Tahun Depan, Bobby Nasution Kucurkan Rp50 Miliar untuk Pelaku UMKM Sumut