DPR Genjot Pembahasan RUU Pemilu, Libatkan Partai Nonparlemen hingga Ormas
JAKARTA Komisi II DPR RI melanjutkan pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Pemilu dengan fokus memperdalam Daftar Inventarisasi Masal
POLITIK
BANDA ACEH — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meminta pemerintah kabupaten dan kota di Aceh mempercepat penyediaan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana.
Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat virtual dari Kantor Gubernur Aceh, Rabu, 1 April 2026.
Fadhlullah menegaskan, selain menuntaskan pembangunan hunian sementara (huntara) yang masih tersisa, pemerintah daerah harus segera menyiapkan data pembangunan huntap secara lengkap, mulai dari calon penerima hingga lokasi pembangunan.Baca Juga:
"Selain menyelesaikan huntara, kita juga harus bergerak cepat menyiapkan pembangunan huntap," ujar Fadhlullah.
Ia menjelaskan, terdapat tiga skema pembangunan huntap yang akan dijalankan.
Pertama, pembangunan huntap komunal oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang membutuhkan percepatan penyampaian data calon penerima.
Kedua, pembangunan huntap di atas lahan milik korban yang difasilitasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Skema ini ditujukan bagi warga yang memiliki lahan sendiri.
Ketiga, pemberian bantuan dana tunai sebesar Rp60 juta bagi masyarakat yang memilih membangun rumah secara mandiri.
Selain itu, Fadhlullah meminta pemerintah daerah segera menetapkan lokasi pembangunan melalui surat keputusan, menuntaskan persoalan lahan, serta memastikan legalitas tanah guna menghindari hambatan dalam proses pembangunan.
Ia juga menginstruksikan pembentukan tim verifikasi yang melibatkan unsur pemerintah daerah, kepolisian, TNI, dan kejaksaan untuk memastikan validitas data penerima berbasis by name by address (BNBA).
"Seluruh tahapan harus dipercepat dalam masa transisi tanggap darurat. Tidak boleh ada keterlambatan administrasi," kata dia.
JAKARTA Komisi II DPR RI melanjutkan pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Pemilu dengan fokus memperdalam Daftar Inventarisasi Masal
POLITIK
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional kembali mengalami perubahan pada perdagangan Jumat, 3 Juli 2026. Penurunan
EKONOMI
MEDAN Hujan yang mengguyur Kota Medan tidak mengurangi semangat ribuan peserta dan masyarakat dalam menyaksikan Karnaval Nusantara Raker
PEMERINTAHAN
MEDAN Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) akan menyampaikan 10 rekomendasi strategis kepada Presiden Prabowo Subianto se
PEMERINTAHAN
MEDAN Forum Komunikasi Digital (Komdigi) APEKSI keXVIII resmi ditutup di Hotel Aryaduta Medan, Kamis, 2 Juli 2026. Penutupan dilakukan
PEMERINTAHAN
MEDAN Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), resmi menutup Rapat Kerja Na
PEMERINTAHAN
MEDAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Langkat, Syah Afandin, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar di seju
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyoroti kembali persoalan hak keuangan kepala daerah setelah Bupati Kuantan Singi
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Sumatera Utara pada Jumat (3/7/2026).Dalam
SOSOK
JAKARTA Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan sebanyak lima gunung api di Indonesia masih berstatus Siaga (L
PARIWISATA