Pasang Badan Soal Ijazah Gibran! Ketum Militan Gibran Sentil MK: Tidak Ditemukan Beda Sama Tidak Ada
JAKARTA Ketua Umum Militan Gibran, Andi Azwan, menilai pernyataan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak menemukan bukti Gibran Rakabuming Ra
POLITIK
JAKARTA – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyoroti kembali persoalan hak keuangan kepala daerah setelah Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap.
Menurut Rifqinizamy, peristiwa tersebut seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi tata kelola pemerintahan daerah, termasuk tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan calon kepala daerah saat mengikuti pemilihan.
Ia menilai persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kondisi kesejahteraan kepala daerah yang hingga kini masih menjadi perhatian.Baca Juga:
"Soal hak keuangan kepala daerah yang memang kita akui masih sangat terbatas," kata Rifqinizamy, Jumat (3/7/2026).
Rifqinizamy mengungkapkan, Komisi II DPR RI sebelumnya telah menerima aspirasi dari Asosiasi Wakil Kepala Daerah yang menyampaikan persoalan mengenai terbatasnya hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Karena itu, Komisi II telah merekomendasikan kepada pemerintah agar melakukan revisi terhadap sejumlah regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah.
Menurutnya, pengaturan tersebut perlu disesuaikan dengan tanggung jawab yang diemban kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan.
Politikus Partai NasDem itu menilai besaran gaji kepala daerah saat ini tidak sebanding dengan beban pekerjaan maupun tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan saat mengikuti kontestasi Pilkada.
"Kan tidak masuk akal gaji kepala daerah itu hanya sekitar Rp5 juta sampai Rp6 juta per bulan, sementara cost politiknya tinggi," ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius agar sistem pemerintahan daerah dapat berjalan lebih baik.
Komisi II DPR RI juga mengusulkan agar pemerintah memperbaiki skema hak keuangan kepala daerah sehingga lebih rasional dan proporsional.
Selain itu, peningkatan kemampuan fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dinilai penting agar pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih baik dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
JAKARTA Ketua Umum Militan Gibran, Andi Azwan, menilai pernyataan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak menemukan bukti Gibran Rakabuming Ra
POLITIK
JAKARTA Jaksa penuntut umum (JPU) mengungkap dugaan penyamaran harta oleh mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sidang perkara dugaan korupsi proyek Waterfront City Kabupaten Samosir kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Febrie Adriansyah sepakat mengajukan eksepsi atau perlawanan
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo menegaskan proses verifikasi berkas persyaratan Gibran Rakabuming Raka saat maju pada Pilkada S
NASIONAL
KUTAI KARTANEGARA Seorang warga nyaris tenggelam setelah perahu ketinting yang ditumpanginya terbalik di perairan TM28 area GTS4, Kutai
PERISTIWA
DELI SERDANG DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara menyalurkan tali asih kepada 59 siswa yang terdampak dugaan gangguan kesehatan setelah meng
PENDIDIKAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan bekerja lebih agresif, terukur dan bero
PEMERINTAHAN
MEDAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua mantan bupati di Sumatera Utara terkait pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sebagai saksi dalam kasus duga
NASIONAL