DELI SERDANG - DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara menyalurkan tali asih kepada 59 siswa yang terdampak dugaan gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dan susu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Galang, KabupatenDPD PDI Perjuangan Sumatera Utara menyalurkan tali asih kepada 59 siswa yang terdampak dugaan gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dan susu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Bantuan diberikan dalam bentuk tabungan BRI masing-masing sebesar Rp300 ribu.
Penyaluran tali asih dilakukan di Aula Bung Karno, kantor DPC PDI Perjuangan Deli Serdang, Lubuk Pakam, Rabu (7/10/2026). Kegiatan tersebut disebut sebagai bentuk solidaritas kepada para siswa dan keluarga yang terdampak.
Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Sutrisno Pangaribuan mengatakan bantuan tersebut diberikan untuk ikut meringankan beban keluarga setelah anak-anak mengalami gangguan kesehatan.Baca Juga:
"Ketika anak mengalami gangguan kesehatan setelah makan di sekolah, yang dirasakan orang tua tentu bukan hal yang ringan. Ada rasa takut, ada kekhawatiran, dan ada pertanyaan apakah kejadian seperti ini akan terulang. Kami datang hari ini untuk berbagi sedikit beban itu dengan keluarga," kata Sutrisno.
Sutrisno menjelaskan seluruh 59 siswa terdampak di Kecamatan Galang mendapatkan tabungan BRI sebesar Rp300 ribu per anak. Menurutnya, seluruh siswa tersebut tidak sampai menjalani perawatan intensif, opname, maupun dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi.
"Bantuan ini bukan tentang seberapa besar nilainya. Kami sadar apa yang diberikan tidak akan menghapus pengalaman yang sudah dialami anak-anak dan keluarga. Tetapi dalam semangat gotong royong, kami ingin mengambil bagian, sekecil apa pun, untuk membantu mereka melewati situasi ini," ujarnya.
Gangguan kesehatan tersebut terjadi pada Jumat (18/9/2026). Saat itu, siswa dari empat sekolah dasar dilaporkan mengalami keluhan setelah menyantap makanan dan minum susu program MBG.
Keempat sekolah tersebut yakni SDN 101976 Bandar Kuala, SDN 106197 Paku, SDN 101961 Timbang Deli dan SDN 107827 Titi Besi.
Keluhan yang dilaporkan antara lain sakit perut, mual, muntah dan pusing. Para siswa kemudian mendapatkan penanganan di Puskesmas Galang.
Dapur SPPG di Desa Galang Barat yang memasok makanan tersebut kemudian dikenai penghentian operasional sementara selama 20 hari sejak 18 September.
Sutrisno menilai kejadian tersebut perlu menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG, terutama dalam hal keamanan pangan.
Menurutnya, program yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak harus menjamin keamanan makanan sejak proses persiapan hingga dikonsumsi siswa.
JAKARTA Ketua Umum Yayasan Jaga Riau Indonesia Alan Pane, S.Tr BD, SH, CPA, menghadiri serah terima jabatan Badan Komunikasi RI yang digel
NASIONAL
JAKARTA Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali menyayangkan Mahkamah Konstitusi (MK) tetap memproses gugatan terkait sy
POLITIK
JAKARTA Pemohon perkara syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Denny Indrayana, berencana mengadukan Komisi Pemilihan Um
POLITIK
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan memperkuat upaya pencegahan stunting dengan melakukan pendampingan langsung terhadap keluarga berisiko
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta rumah Cici Herliawati di Kecamatan Belawan segera dibangun kembali setelah melihat
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta aparatur sipil negara (ASN) yang akan memasuki masa purnatugas tidak menganggap pen
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Umum Militan Gibran, Andi Azwan, menilai pernyataan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak menemukan bukti Gibran Rakabuming Ra
POLITIK
JAKARTA Jaksa penuntut umum (JPU) mengungkap dugaan penyamaran harta oleh mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sidang perkara dugaan korupsi proyek Waterfront City Kabupaten Samosir kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Febrie Adriansyah sepakat mengajukan eksepsi atau perlawanan
HUKUM DAN KRIMINAL
