JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon di Bogor. Nusron sebelumnya tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan pada Rabu (7/10/2026).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Nusron telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir karena memiliki agenda lain di internal Kementerian ATR/BPN.
"Yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR/BPN," kata Budi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (7/10/2026).Baca Juga:
Budi mengatakan penyidik membutuhkan keterangan Nusron untuk melengkapi konstruksi perkara. Keterangan tersebut dinilai penting untuk mengetahui rangkaian perkara secara lebih utuh.
"Karena memang keterangan-keterangan dari Saudara NW ini dibutuhkan oleh penyidik guna menerangkan bagaimana konstruksi utuh dari perkara ini," ujarnya.
Menurut Budi, keterangan Nusron juga dibutuhkan untuk membantu penyidik menelaah kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan dalam perkara tersebut.
"Sehingga penyidik nanti bisa melakukan telaah dan analisis lebih lanjut, apakah kemudian masih ada pihak-pihak lain yang punya peran signifikan selain pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka," katanya.
Selain memeriksa sejumlah pihak, KPK saat ini juga tengah menelusuri aliran uang dan alur perintah dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
"Penyidik juga butuh melakukan penelusuran aliran uang dan juga alur perintah terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di lingkungan Kementerian ATR/BPN," tutur Budi.
KPK juga mendalami uang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Menurut Budi, uang tersebut diduga tidak seluruhnya berkaitan dengan pelayanan pertanahan.
"Karena diduga uang-uang yang diamankan pada saat peristiwa tangkap tangan tersebut tidak hanya soal pelayanan pertanahan, tapi juga ada penerimaan lain yang diduga merupakan setoran internal di lingkup Kementerian ATR/BPN," imbuhnya.
KPK meminta Nusron bersikap kooperatif dan hadir dalam panggilan pemeriksaan berikutnya. Namun, KPK belum menyampaikan jadwal pemeriksaan ulang tersebut.
TANJUNG JABUNG TIMUR Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mengungkap dugaan tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, didakwa menerima uang dan aset yang berkaitan denga
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan delapan orang sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan j
HUKUM DAN KRIMINAL
SURAKARTA Polemik mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memut
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengingatkan bahwa kekayaan budaya yang hidup di Kota Medan dapat terkikis bahkan hilang
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat pada perdagangan Jumat, 9 Oktober 2026. Pergerakan rupiah
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Jumat, 9 Oktober 2026, setelah sempat bergerak melemah pada a
EKONOMI
KARO Kekecewaan orangtua siswa yang menjadi korban dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Berastagi, Kabupaten Karo, Sum
NASIONAL
MEDAN Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Kota Medan menyatakan keberatan terhadap mekanisme pengelolaan kontingen Kota Medan unt
OLAHRAGA
JAKARTA Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam naik pada perdagangan Jumat, 9 Oktober 2026. Harga emas A
EKONOMI
