Maraknya OTT, DPR Soroti Rendahnya Gaji Kepala Daerah: Tidak Masuk Akal Hanya Rp5-6 Juta per Bulan

Menurut Rifqinizamy, pengaturan yang lebih baik mengenai hak keuangan kepala daerah diharapkan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan.

"Kalau itu di-state dengan baik, diatur dengan baik melalui peraturan perundang-undangan, harapan kita, harapan kita tentu penyalahgunaan kewenangan, termasuk korupsi di dalamnya, itu bisa kita minimalisir. Tapi kalau korupsi karena keserakahan dan seterusnya, itu kan hal yang lain," imbuhnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa faktor kesejahteraan bukan satu-satunya penyebab tindak pidana korupsi.

Menurutnya, apabila korupsi dilakukan karena keserakahan, maka persoalan tersebut merupakan hal yang berbeda dan tetap harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (di/ad)

KPK OTT Bupati Langkat Syah Afandin di Sumut, Ini Profil dan Rekam Jejaknya

Bandung dan Makassar Bagikan Strategi Bangun Kepercayaan Publik Lewat Transformasi Digital di Forum Komdigi APEKSI 2026

Rupiah Dibuka Menguat ke Rp17.953 per Dolar AS, Tapi Masih Dibayangi Tekanan Global

Eks Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung Ajukan Praperadilan, Kejagung: Kami Siap Hadapi

KPK Lakukan OTT di Sumut, Bupati Langkat Syah Afandin Diamankan!

Baik Hati pada Polri, Tak Acuh pada Korban Sipil