APEKSI Siapkan 10 Rekomendasi Strategis untuk Presiden Prabowo, Dorong Reformasi Keuangan Daerah hingga MBG

MEDAN – Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) akan menyampaikan 10 rekomendasi strategis kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII APEKSI Tahun 2026 yang digelar di Kota Medan.

Rekomendasi tersebut memuat berbagai usulan untuk memperkuat kapasitas pemerintah kota, mulai dari reformasi hubungan keuangan pusat dan daerah, pembangunan infrastruktur, transformasi digital, hingga penguatan ekonomi lokal dan pembangunan kota yang berkelanjutan.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan seluruh rekomendasi itu akan disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo beserta sejumlah menteri terkait sebagai bentuk dukungan pemerintah kota terhadap pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN).

Baca Juga:

• Forum Komdigi APEKSI XVIII Resmi Ditutup di Medan, Ini 5 Rekomendasi Strategis untuk Transformasi Digital

"APEKSI mendukung penuh Program Strategis Nasional yang dicanangkan Presiden. Melalui rekomendasi ini kami juga menyampaikan berbagai kondisi riil dan tantangan yang dihadapi pemerintah kota agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif," ujar Eri Cahyadi dalam konferensi pers usai penutupan Rakernas XVIII APEKSI di Grand City Hall Medan, Kamis (2/7/2026).

Penguatan Fiskal Jadi Prioritas

Didampingi Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan jajaran pengurus APEKSI, Eri menjelaskan rekomendasi pertama menitikberatkan pada penguatan kapasitas fiskal pemerintah daerah melalui reformasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

APEKSI berharap pemerintah memberikan kepastian dalam pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta memperluas ruang fiskal agar pemerintah kota lebih leluasa menjalankan program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Selain itu, APEKSI juga menyoroti persoalan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Menurut Eri, apabila seluruh gaji P3K dibebankan kepada APBD, maka belanja pegawai di sejumlah daerah berpotensi melampaui batas ideal sehingga mengurangi anggaran pembangunan.

"Kami mengusulkan agar kompensasi gaji P3K dapat didukung melalui APBN sehingga pemerintah kota tetap memiliki ruang fiskal yang cukup untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik," katanya.

Infrastruktur dan Digitalisasi Jadi Sorotan

Dalam bidang infrastruktur, APEKSI mendorong pemerintah pusat mempercepat pembangunan konektivitas antarwilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Forum Komdigi APEKSI XVIII Resmi Ditutup di Medan, Ini 5 Rekomendasi Strategis untuk Transformasi Digital

AHY Resmi Tutup Rakernas XVIII APEKSI 2026 di Medan, Ini Rekomendasi Strategisnya

Terjaring OTT KPK Terkait Suap Proyek Pemda, Bupati Langkat Syah Afandin Ditangkap Saat Hadiri APKASI di Deli Serdang

Maraknya OTT, DPR Soroti Rendahnya Gaji Kepala Daerah: Tidak Masuk Akal Hanya Rp5-6 Juta per Bulan

Waspada Erupsi! Ini Daftar 5 Gunung Api Berstatus Siaga di Indonesia

Bandung dan Makassar Bagikan Strategi Bangun Kepercayaan Publik Lewat Transformasi Digital di Forum Komdigi APEKSI 2026