APEKSI Siapkan 10 Rekomendasi Strategis untuk Presiden Prabowo, Dorong Reformasi Keuangan Daerah hingga MBG

MEDAN – Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) akan menyampaikan 10 rekomendasi strategis kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII APEKSI Tahun 2026 yang digelar di Kota Medan.

Rekomendasi tersebut memuat berbagai usulan untuk memperkuat kapasitas pemerintah kota, mulai dari reformasi hubungan keuangan pusat dan daerah, pembangunan infrastruktur, transformasi digital, hingga penguatan ekonomi lokal dan pembangunan kota yang berkelanjutan.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan seluruh rekomendasi itu akan disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo beserta sejumlah menteri terkait sebagai bentuk dukungan pemerintah kota terhadap pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN).

Baca Juga:

• Forum Komdigi APEKSI XVIII Resmi Ditutup di Medan, Ini 5 Rekomendasi Strategis untuk Transformasi Digital

"APEKSI mendukung penuh Program Strategis Nasional yang dicanangkan Presiden. Melalui rekomendasi ini kami juga menyampaikan berbagai kondisi riil dan tantangan yang dihadapi pemerintah kota agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif," ujar Eri Cahyadi dalam konferensi pers usai penutupan Rakernas XVIII APEKSI di Grand City Hall Medan, Kamis (2/7/2026).

Penguatan Fiskal Jadi Prioritas

Didampingi Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan jajaran pengurus APEKSI, Eri menjelaskan rekomendasi pertama menitikberatkan pada penguatan kapasitas fiskal pemerintah daerah melalui reformasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

APEKSI berharap pemerintah memberikan kepastian dalam pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta memperluas ruang fiskal agar pemerintah kota lebih leluasa menjalankan program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Selain itu, APEKSI juga menyoroti persoalan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Menurut Eri, apabila seluruh gaji P3K dibebankan kepada APBD, maka belanja pegawai di sejumlah daerah berpotensi melampaui batas ideal sehingga mengurangi anggaran pembangunan.

"Kami mengusulkan agar kompensasi gaji P3K dapat didukung melalui APBN sehingga pemerintah kota tetap memiliki ruang fiskal yang cukup untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik," katanya.

Infrastruktur dan Digitalisasi Jadi Sorotan

Dalam bidang infrastruktur, APEKSI mendorong pemerintah pusat mempercepat pembangunan konektivitas antarwilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah kota juga meminta agar pembangunan infrastruktur dasar diprioritaskan di wilayah yang masih membutuhkan akses transportasi dan konektivitas.

Selain pembangunan fisik, APEKSI juga mengusulkan percepatan transformasi digital pemerintahan melalui integrasi data perlindungan sosial serta sinkronisasi sistem perizinan nasional dengan tata ruang daerah agar proses investasi berjalan lebih cepat dan tidak menimbulkan konflik di lapangan.

Pengelolaan Sampah dan MBG

Persoalan lingkungan juga menjadi perhatian dalam Rakernas XVIII APEKSI.

Menurut Eri, pengelolaan sampah masih menjadi tantangan besar di berbagai kota.

Karena itu, APEKSI mendorong pengembangan teknologi pengolahan sampah menjadi energi (waste-to-energy) serta berbagai inovasi pengelolaan limbah yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat.

Di sektor ekonomi, APEKSI juga mengusulkan agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih banyak melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal serta kantin sekolah sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.

Selain itu, rekomendasi lainnya meliputi penyesuaian kebijakan tata ruang perkotaan, penguatan kerja sama antar daerah, pendampingan hukum bagi pemerintah kota, hingga pelibatan generasi muda melalui program Youth City Changers (YCC).

Menurut Eri, berbagai ide dan inovasi anak muda dapat menjadi bagian penting dalam penyusunan dokumen pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang di setiap daerah.

Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan pers yang telah mengawal pelaksanaan Rakernas XVIII APEKSI sejak pembukaan hingga penutupan.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, jajaran Pemerintah Kota Medan, pengurus APEKSI, aparat keamanan, relawan, serta para pekerja di sektor transportasi, perhotelan, konsumsi, dan kebersihan yang turut menyukseskan pelaksanaan Rakernas.

Menurut Rico, hasil Rakernas diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan kota-kota di Indonesia.

"Semoga setiap kota membawa pulang pengalaman, inovasi, dan inspirasi yang dapat diterapkan di daerah masing-masing. Dengan kolaborasi yang kuat antarkota, kita dapat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berdaulat," pungkasnya.* (ad)

Forum Komdigi APEKSI XVIII Resmi Ditutup di Medan, Ini 5 Rekomendasi Strategis untuk Transformasi Digital

AHY Resmi Tutup Rakernas XVIII APEKSI 2026 di Medan, Ini Rekomendasi Strategisnya

Terjaring OTT KPK Terkait Suap Proyek Pemda, Bupati Langkat Syah Afandin Ditangkap Saat Hadiri APKASI di Deli Serdang

Maraknya OTT, DPR Soroti Rendahnya Gaji Kepala Daerah: Tidak Masuk Akal Hanya Rp5-6 Juta per Bulan

Waspada Erupsi! Ini Daftar 5 Gunung Api Berstatus Siaga di Indonesia

Bandung dan Makassar Bagikan Strategi Bangun Kepercayaan Publik Lewat Transformasi Digital di Forum Komdigi APEKSI 2026