JAKARTA – Sengketa batas wilayah kembali mencuat antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) menyusul polemik kepemilikan atas empat pulau kecil di wilayah perairan barat Indonesia.
Keempat pulau tersebut yakni Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang, kini menjadi titik panas konflik antar daerah.
Pulau-pulau yang selama ini diklaim sebagai bagian dari Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, justru dalam data resmi Kemendagri tercatat masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
Baca Juga:
Fakta ini memicu protes keras dari pemerintah Aceh dan masyarakat setempat.
Dugaan Kepentingan Ekonomi di Balik Rebutan Pulau
Baca Juga:
Tak sekadar persoalan batas administratif, sengketa ini diduga kuat terkait potensi ekonomi besar di wilayah tersebut.
Empat pulau tersebut berada di kawasan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 572, yang dikenal kaya hasil laut seperti tuna, cakalang, dan tongkol.
Selain potensi perikanan, kawasan ini juga dekat dengan lokasi potensi migas lepas pantai di Blok Singkil dan Simeulue.
Tak hanya itu, beberapa titik di pulau tersebut disebut memiliki daya tarik wisata bahari yang tinggi dengan panorama laut jernih dan terumbu karang alami.
"Kalau wilayah terpencil tiba-tiba diperebutkan, kita patut bertanya: ada apa di baliknya?" ujar Dr. Ahmad Rifai, pakar tata ruang.
Ketegangan Meningkat, Pemerintah Diminta Transparan
Anggota DPR Aceh, Tgk. Muhammad Yunus, menyatakan kekhawatirannya atas potensi kerugian rakyat Aceh jika batas wilayah diputuskan tanpa pertimbangan data historis dan sosial.
Sibolga Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Lalu Lintas Bhayangkara ke70, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Sibolga me
Kesehatan
JAKARTA Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita resmi menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomo
Ekonomi
BANDA ACEH Kodam Iskandar Muda (IM) menggelar acara lepas sambut Pangdam IM di Lapangan Sanggamara, Makodam IM, Banda Aceh, pada Rabu mala
Nasional
MEDAN Kasus pembuangan mayat bayi yang sempat menggemparkan warga Medan kini memasuki babak baru. Dua terdakwa, Reynaldi (25) dan adiknya
Hukum dan Kriminal
KARANGASEM Ketua TP PKK Provinsi Bali sekaligus Duta PSBS PADAS, Ibu Putri Suastini Koster, terus menggalang kekuatan perempuan untuk me
Pemerintahan
BATU BARA Menteri Kehutanan Republik Indonesia Bapak Raja Juli Antoni, MA., Ph.D dan Wakil Menteri Kehutanan Bapak dr. Sulaiman Umar Siddi
Pertanian Agribisnis
PADANGSIDIMPUAN Nama Wali Kota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunte, mendadak menjadi sorotan publik usai disebut dalam sidang kasus dugaan k
Hukum dan Kriminal
DENPASAR Provinsi Bali resmi menjadi tuan rumah peluncuran Program Jaga Desa, sebuah kolaborasi strategis antara Kementerian Desa, Pemba
Pemerintahan
DENPASAR Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan pentingnya penerapan Sistem Informasi Zoonosis dan Emergin
Kesehatan
JAKARTA Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas secara resmi membuka kembali sistem administrasi pendaftaran
Nasional