Seoul – Kepolisian Korea Selatan (Korsel) mengungkapkan bahwa para penyelidik mereka dihalangi untuk menggeledah kantor Presiden Yoon Suk Yeol terkait dengan penyelidikan atas penetapan darurat militer singkat pada 3-4 Desember lalu. Hal ini terjadi setelah para pengawal kepresidenan mencegah tim kepolisian memasuki gedung utama di kompleks kantor presiden.
Kepolisian Korsel awalnya mengungkapkan bahwa mereka berhasil menggeledah sejumlah kantor dan lembaga terkait, termasuk kantor layanan sipil, beberapa lembaga kepolisian, dan Badan Keamanan Majelis Nasional (parlemen). Namun, pada pernyataan terbarunya, juru bicara kepolisian menyebutkan bahwa tim investigasi tidak dapat mengakses gedung utama kantor kepresidenan karena pembatasan yang diberlakukan oleh pengamanan kepresidenan.
“(Para penyelidik) telah mendapatkan akses ke kantor layanan sipil. Namun, kami saat ini tidak dapat memasuki gedung utama karena pembatasan akses yang diberlakukan oleh para penjaga keamanan kepresidenan,” ujar juru bicara tersebut.Insiden ini terkait dengan pengumuman mendadak darurat militer oleh Presiden Yoon pada Selasa malam, 3 Desember 2024. Langkah yang mengejutkan publik Korsel itu melibatkan pengerahan pasukan dan helikopter militer ke gedung parlemen. Darurat militer tersebut berlangsung sangat singkat, hanya enam jam, setelah mayoritas anggota parlemen mendesak Presiden Yoon untuk segera mencabutnya.
Baca Juga:
Penyelidikan terhadap Presiden Yoon berfokus pada sejumlah tuduhan, termasuk pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan, terkait dengan keputusan darurat militer tersebut. Presiden Yoon telah ditetapkan sebagai tersangka dan sementara ini dicegah untuk bepergian ke luar negeri selama proses penyelidikan berlangsung.Kantor Kepresidenan Korsel belum memberikan tanggapan resmi atas laporan yang menyebutkan penghalangan terhadap penggeledahan tersebut. Hingga kini, pihak kepolisian dan pengadilan masih melanjutkan penyelidikan lebih lanjut mengenai kasus ini.Penyelidikan atas keputusan darurat militer yang kontroversial ini semakin memicu ketegangan politik di Korsel. Sejumlah kalangan menilai keputusan darurat militer itu tidak hanya menciptakan keresahan publik, tetapi juga berpotensi merusak stabilitas demokrasi di negara tersebut. (johansirait)
Baca Juga:
MUARO JAMBI Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi H. Mahir, meresmikan secara langsung Ruang Pintar di Kantor Desa Mendalo Darat, Kecamatan
Ekonomi
AS Harga minyak global mengalami koreksi pada perdagangan Jumat sore, tetapi masih mencetak kenaikan mingguan ketiga berturutturut. Penuru
Ekonomi
JAMBI Melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa Kabupaten (Munaslubkab), Evi Syahrul, SP., M.Si resmi terpilih sebagai Ketua Ikatan Sport Sepe
Olahraga
JAKARTA Cecep Hidayat, saksi meringankan yang ditunjuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, mengungkap bahwa Hasto pernah menolak tawar
Politik
MEDAN Dalam upaya memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka.Kpr) Rutan Kelas I Medan, Harun A
Nasional
JAWA TIMUR Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dipastikan tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan K
Nasional
TAPSEL Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan diminta untuk lebih proaktif dalam menangani persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal
Pertanian Agribisnis
TAPTENG Pemerintah Desa (Pemdes) Mombang Boru, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana De
Nasional
Teluk Dalam, Nias Selatan Sebuah kasus dugaan penganiayaan yang dilaporkan sejak September 2024 kembali menjadi sorotan setelah proses h
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDEMPUAN Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan kembali melakukan penertiban terhadap pondokpondok usa
Pariwisata
