Mensesneg Ambil Alih Rakor Kemenhan, Presiden Ingin Program Strategis Cepat Terlaksana
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memimpin Rapat Koordinasi Pengawasan Program Prioritas Presiden Prabowo Subi
NASIONAL
PEKAN BARU – Puluhan warga yang mengaku sebagai petani anggota Koperasi Produsen Petani Sawit Sukses Makmur (Koppsa-M) dari Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Pengadilan Tinggi Riau, Kamis (12/6/2025). Mereka menolak putusan Pengadilan Negeri Bangkinang yang memutuskan koperasi harus membayar utang sebesar Rp140 miliar karena dinyatakan wanprestasi.
Dalam putusan yang dibacakan secara daring pada 28 Mei 2025, Koppsa-M dianggap ingkar janji terhadap Perjanjian Kerjasama Nomor 07 tanggal 15 April 2013 dengan PTPN IV Regional III. Hakim juga memerintahkan koperasi menjaminkan kebun bersertifikat hak milik untuk pelunasan utang tersebut.
Humas Koppsa-M, Alex Candra, menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut. "Putusan itu tidak sesuai fakta. Seharusnya kami, sebagai anggota koperasi, yang menggugat wanprestasi karena sudah memberi amanah kepada mereka (PTPN)," jelas Alex usai pertemuan dengan pihak Pengadilan Tinggi Riau.
Sementara itu, Kepala Desa Pangkalan Baru, Yusri Erwin, mendukung keputusan majelis hakim. Ia menilai putusan tersebut sebagai harapan untuk memperbaiki kepengurusan Koppsa-M dan kemitraannya dengan PTPN IV Regional III. Menurut Yusri, konflik berkepanjangan selama ini telah memecah belah masyarakat desa dan mengganggu keharmonisan.
"Transparansi dalam pengelolaan koperasi harus diutamakan, terutama setelah ketua sebelumnya dihukum penjara," tegas Yusri. Ia menuding wanprestasi akibat pengurus yang enggan membayar cicilan kepada PTPN.
Putusan ini didasarkan pada fakta persidangan yang mengungkap adanya konflik internal koperasi, penguasaan lahan ilegal, dan kerja sama tidak sah dengan pihak ketiga yang merugikan Koppsa-M.
Demonstrasi petani Koppsa-M ini menunjukkan ketegangan yang masih berlangsung terkait masa depan koperasi dan hak-hak petani sawit di Desa Pangkalan Baru.*
(km/j006)
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memimpin Rapat Koordinasi Pengawasan Program Prioritas Presiden Prabowo Subi
NASIONAL
JAKARTA Mantan staf khusus Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex, memenuhi panggilan Komisi Pembera
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menutup secara resmi Ramadhan Fair XX Tahun 1447 Hijriah pada Senin (16/3/2026). Penyel
PEMERINTAHAN
BINJAI Polres Binjai meralat hasil tes urine terhadap pengemudi mobil Honda Brio berinisial M (24) yang menabrak beberapa lapak jualan d
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TIMUR, ACEH Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyoroti kelambanan pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan hunian tetap
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan progra
POLITIK
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Selasa, 17 Maret 2026, tercatat mengalami penurunan tipis. Mengacu pada la
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Selasa, 17 Maret 2026. Pada pukul 09.25 WIB, IHSG naik 94,913
EKONOMI
TAPANULI TENGAH Kontroversi muncul di Tapanuli Tengah setelah Panitia Seleksi (Pansel) Perusahaan Umum Daerah (PUD) Air Minum Mual Nauli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memutuskan mengizinkan PT Agincourt Resources untuk kembali beroperasi setelah sebelumnya izi
NASIONAL